BONE, SULSELEKSPRES.COM – Anggota DPR RI, Andi Akmal Pasluddin, menyebutkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada sektor perikanan dapat lebih dioptimalkan untuk program pengembangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan terutama masyarakat yang berada disekitar pantai.
Dikatakan Andi Akmal negara mesti optimal juga dalam memanfaatkan sumber daya ikan sebagai bagian dari sumber daya alam terutama perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.
“Saat ini, industri kelautan termasuk perikanan tangkap sangat besar kontribusinya pada PNBP. Namun demikian, hingga saat ini belum optimal dan masih banyak juga pelaku praktik ilegal atau kerap disebut illegal fishing yang ujungnya sangat merugikan negara,” kata Anggota Komisi IV DPR Senin, (10/1/2022).
Menurut, Legislator asal Sulsel ini menjelaskan bahwa langkah pemerintah untuk mengevaluasi sistem kontrak penangkapan berjangka 15 tahun untuk industri perikanan dalam negeri sudah tepat. Dikarenakan potensi praktik penangkapan ikan ilegal sangat besar peluangnya apalagi bila di topang dengan penanaman modal asing. Salah satu bentuknya memang berupa tidak ada pelaporan, bergerak tanpa aturan hingga mencari-cari celah untuk melanggar.
“Saya berharap, dengan target tahun 2022, PNBP sektor perikanan dapat tercapai hingga Rp1,5 triliun dan tahun 2023 dapat mencapai Rp4 triliun. Namun demikian, saya meminta agar ada peningkatan program yang bertujuan semakin memajukan masyarakat perikanan terutama yang masih di bawah garis kemiskinan. Program ini sangat penting karena selain memang APBN KKP paling kecil di antara kementerian mitra komisi IV DPR, juga sangat membantu mengurangi gini rasio pada masyarakat perikanan,” jelas Pria Bone.
Lebih lanjut, A Akmal sapaan AAP menambahkan bahwa kebijakan terukur pada penangkapan ikan di sekitar perairan Indonesia mesti digarap sangat serius. Kebijakan ini juga termasuk pada pengelolaan perikanan Negara Indonesia. Dengan bentangan pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, Indonesia merupakan negara yang sangat kaya potensi sumberdaya kelautannya namun belum teroptimalisasi dengan adil dan merata pada rakyatnya. Ini dapat ditunjukkan dengan masih banyaknya masyarakat sekitar pantai yang tidak atau belum sejahtera.
“Saya sebagai putra kelahiran Bone dapat merasakan kehidupan masyarakat pantai atau masyarakat sekitar laut yang masih perlu perbaikan dari sisi kesejahteraan. Potensi Sumber Daya Alam ini mesti dapat dioptimalkan, dibesarkan demi kemakmuran rakyat sesuai dengan UUD 1945,” tambahnya.
