MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Makassar secara tegas menolak untuk membahas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Pemerintah kota Makassar tahun 2020.
Penolakan tersebut dipengaruhi oleh rentang waktu yang terlalu sedikit untuk menyelesaikan segala perencanaan di tahun 2020 ini. Dengan begitu, DPRD mengalihkan fokus untuk membahas APBD Pokok tahun 2020-2021.
Hal itu disampaikan oleh anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD kota Makassar, Syamsuddin Raga. Menurutnya, pembahasan APBD pokok jauh lebih penting ketimbang APBD Perubahan yang hanya menyisakan beberapa bulan saja.
“Sekarang kita fokus pada pembahasan pokok. Karena kita khawatir habis waktu. Ini sudah pertengahan bulan Oktober, di bulan November harus selesai,” jelas politisi Partai Perindo tersebut kepada Sulselekspres.com.
“Jadi kita fokus dalam pembahasan pokok, karena tidak ada lagi perubahan yang dibahas. kita tanggalkan semua. Betul-betul ditolak. Kita fokus di APBD pokok 2021,” lanjutnya.
Meski begitu, Syamsuddin Raga mengatakan, penolakan APBD Perubahan tahun 2020 ini tidak mempengaruhi kemesraan pihak legislatif dan eksekutif.
Anggota Komisi A DPRD kota Makassar tersebut menganggap penting menjaga hubungan komunikasi dengan Pemkot. Mengingat banyak hal yang harus diperhatikan.
“Tetap harmonis, karena banyak hal yang kita pikirkan. Untuk APBD Perubahan ini kita anggap tidak relevan untuk dilakukan, sehingga kita tolak.”
“Yang sekarang kita lanjut untuk APBD pokok, harus kita memikirkan bersama baik eksekutif maupun legislatif untuk pembangunan kota Makassar,” jelasnya.
Penolakan APBD Perubahan ini juga dipicu dengan munculnya keraguan terkait penyelesaian proyek yang dicanangkan.
Diketahui, rencana Pemkot Makassar mengusulkan APBD Perubahan bakal dialokasikan untuk proyek pembangunan infrastruktur di kota Makassar.
“Kalau itu dialihakn ke infrastruktur, mana yang dilakukan selama ini? Kalau itu cuman bohong belaka dan tidak ada bukti, berarti itu ada bagian dari rekayasa.”
“Karena di perubahan ini memang dia (Pemkot) bermohon untuk melakukan infrastruktur, tetapi dalam jarak waktu yang tidak masuk akal, sehingga teman-teman menolak kegiatan itu,” beber Syamsuddin Raga.
