Diduga Kampanyekan Anak Jokowi, TPD AMIN Sulsel Laporkan Sekda Takalar ke Bawaslu

MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Tim Pemenangan Daerah (TPD) Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Sulawesi Selatan (Sulsel) menilai Sekda Takalar Muhammad Hasbi sengaja mengkampanyekan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran). Tim Hukum TPD AMIN Sulsel menyebut kegiatan itu sudah direncanakan lantas menyampaikan kalimat yang diduga mengandung unsur kampanye.

“Kalau dilihat konteksnya, dia kumpul baru dia berbicara, kalau misalnya omong-omong saja berdua tidak ada kegiatan berarti itu tidak terencana. Karena dia mengumpulkan orang berarti dia merencanakan. Niat jahatnya sudah ada, mens rea-nya terpenuhi,” ujar Ketua Tim Hukum TPD AMIN Sulsel Tadjuddin Rahman ditemui detikSulsel di Kantor Bawaslu Sulsel, Selasa (16/1/2024).

Diketahui, Tim Hukum TPD AMIN Sulsel resmi melaporkan Hasbi di Bawaslu Sulawesi Selatan (Sulsel). Hasbi dilaporkan karena diduga melanggar pasal 280 ayat 2 huruf f dan pasal 282 UU nomor 7 tahun 2017.

“Inikan pidana yang dilarang UU larangan mana yang jika dilanggar diancam pidana tertentu bagi mereka yang melanggarnya. Jadi dia harus mengambil konsekuensi dari pelanggaran terhadap pasal 280, 282 dan seterusnya dalam UU 7/2017 ini,” jelas Tadjuddin.

Dia mengungkapkan sengaja membuat laporan resmi agar menjadi peringatan bagi pejabat ASN lainnya di Sulsel agar tak terlibat politik praktis. Agar pelanggaran serupa tidak terulang untuk pejabat ASN lainnya.

“Ini untuk mengerem. Tujuan hukum itu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Kenapa ada hukuman itu supaya orang yang tidak berbuat itu tidak melakukan hal yang sama. Sedangkan orang yang sudah melakukan itu supaya dia diberi pelajaran supaya tidak mengulangi perbuatannya,” ujarnya.

Dia menyebut jika hal serupa terjadi terus menerus di sejumlah kabupaten/kota di Sulsel maka ada indikasi pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif. Tadjuddin berharap Presiden Joko Widodo selaku kepala pemerintahan Indonesia tetap netral di Pemilu.

“Sekarang ini ada fakta, ini jadi dasar kalau terus-terusan begini nanti inikan berarti akan terjadi terstruktur, sistematis dan masif. Kalau saya presidennya harus dihentikan kalau begini, presiden harus dimakzulkan, harus bertanggung jawab kalau begini, saya tidak takut, saya punya hak sebagai warga negara mengontrol negara biarpun saya bukan tim sukses saya punya hak melawan yang tidak benar,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, viral di media sosial Sekda Muhammad Hasbi menyampaikan janji Presiden Jokowi. Hasbi menyebut Jokowi akan melanjutkan program pengangkatan jutaan CPNS jika anaknya terpilih.

“Setengah mati mencarikan di mana ini belanja untuk penggajian PPPK, jadi syukur sekali kita ini takalar pro kepada PPPK yang ada. Tapi yang belum terangkat mohon maaf tunggu pengangkatan CPNS, begitu caranya,” ujar Hasbi dalam video.

“Pak Jokowi sudah janjikan kalau anaknya menang, Insyaallah akan dilanjutkan program pengangkatan CPNS jutaan,” tambah Hasbi.

Hasbi menyebut program itu mesti diapresiasi. Sebab kata dia, Pemkab tidak ingin menambah beban APBD.

“Itu harus diapresiasi, pengangkatan CPNS kita butuh, guru-guru ini kurang, tapi kita tidak mau menambah beban APBD, kita maunya anggaran dari pusat bertambah untuk penggajian PPPK,” ucapnya.

MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Tim Pemenangan Daerah (TPD) Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Sulawesi Selatan (Sulsel) menilai Sekda Takalar Muhammad Hasbi sengaja mengkampanyekan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran). Tim Hukum TPD AMIN Sulsel menyebut kegiatan itu sudah direncanakan lantas menyampaikan kalimat yang diduga mengandung unsur kampanye.

“Kalau dilihat konteksnya, dia kumpul baru dia berbicara, kalau misalnya omong-omong saja berdua tidak ada kegiatan berarti itu tidak terencana. Karena dia mengumpulkan orang berarti dia merencanakan. Niat jahatnya sudah ada, mens rea-nya terpenuhi,” ujar Ketua Tim Hukum TPD AMIN Sulsel Tadjuddin Rahman ditemui detikSulsel di Kantor Bawaslu Sulsel, Selasa (16/1/2024).

Diketahui, Tim Hukum TPD AMIN Sulsel resmi melaporkan Hasbi di Bawaslu Sulawesi Selatan (Sulsel). Hasbi dilaporkan karena diduga melanggar pasal 280 ayat 2 huruf f dan pasal 282 UU nomor 7 tahun 2017.

“Inikan pidana yang dilarang UU larangan mana yang jika dilanggar diancam pidana tertentu bagi mereka yang melanggarnya. Jadi dia harus mengambil konsekuensi dari pelanggaran terhadap pasal 280, 282 dan seterusnya dalam UU 7/2017 ini,” jelas Tadjuddin.

Dia mengungkapkan sengaja membuat laporan resmi agar menjadi peringatan bagi pejabat ASN lainnya di Sulsel agar tak terlibat politik praktis. Agar pelanggaran serupa tidak terulang untuk pejabat ASN lainnya.

“Ini untuk mengerem. Tujuan hukum itu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Kenapa ada hukuman itu supaya orang yang tidak berbuat itu tidak melakukan hal yang sama. Sedangkan orang yang sudah melakukan itu supaya dia diberi pelajaran supaya tidak mengulangi perbuatannya,” ujarnya.

Dia menyebut jika hal serupa terjadi terus menerus di sejumlah kabupaten/kota di Sulsel maka ada indikasi pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif. Tadjuddin berharap Presiden Joko Widodo selaku kepala pemerintahan Indonesia tetap netral di Pemilu.

“Sekarang ini ada fakta, ini jadi dasar kalau terus-terusan begini nanti inikan berarti akan terjadi terstruktur, sistematis dan masif. Kalau saya presidennya harus dihentikan kalau begini, presiden harus dimakzulkan, harus bertanggung jawab kalau begini, saya tidak takut, saya punya hak sebagai warga negara mengontrol negara biarpun saya bukan tim sukses saya punya hak melawan yang tidak benar,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, viral di media sosial Sekda Muhammad Hasbi menyampaikan janji Presiden Jokowi. Hasbi menyebut Jokowi akan melanjutkan program pengangkatan jutaan CPNS jika anaknya terpilih.

“Setengah mati mencarikan di mana ini belanja untuk penggajian PPPK, jadi syukur sekali kita ini takalar pro kepada PPPK yang ada. Tapi yang belum terangkat mohon maaf tunggu pengangkatan CPNS, begitu caranya,” ujar Hasbi dalam video.

“Pak Jokowi sudah janjikan kalau anaknya menang, Insyaallah akan dilanjutkan program pengangkatan CPNS jutaan,” tambah Hasbi.

Hasbi menyebut program itu mesti diapresiasi. Sebab kata dia, Pemkab tidak ingin menambah beban APBD.

“Itu harus diapresiasi, pengangkatan CPNS kita butuh, guru-guru ini kurang, tapi kita tidak mau menambah beban APBD, kita maunya anggaran dari pusat bertambah untuk penggajian PPPK,” ucapnya.