MAKASSAR — Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Makassar dituding telah melakukan banyak pelanggaran. Olehnya DPRD Kota Makassar meminta kepada Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan “Danny” Pomanto untuk bertindak tegas dan mengevaluasi Diskominfo.
Anggota Badan Anggaran (Banggar),
Amar Busthanul mengungkap ada beberapa pelanggaran Diskominfo. Yakni realisasi anggaran yang masih kurang, pembangunan tower atau menara telekomunikasi yang semrawut dan kurangnya program fisikal.
Dia mengatakan sejumlah pembangunan tower tidak sesuai dengan master plan yangvdirencanakan , Olehnya, dia menegaskan agar Diskominfo tidak memberikan izin pembangunan tower sembarangan.
“Ada master plan yang sudah dibikin tapi tidak sesuai dengan master plan,” kata Amar.
Perihal pembangunan dan penerbitan izin pembangunan tower, menurut Amar, Diskominfo banyak mengeluarkan izin serampangan tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan bagi masyarakat umum.
“Ini saya liat pembangunan tower semakin semrawut. Titik pembangunan tower tidak teratur,” tuturnya.
Selain itu, dia menegaskan bahwa realisasi anggaran Diskominfo sangat rendah. Hingga saat ini hanya mencapai kisaran 70 persen, sementara menurut Amar, realisasi anggaranya semestinya sudah harus memcapai 90 persen ke atas. Ditambah lagi, realisasinya hanya memperioritaskan program non fisik, seperti sosialisasi.
“Dia tidak ada kegiatan fisik, yang ada cuma sosialisasi saja. Bagaimana caranya, hanya menghabiskan uang negara untuk sosialisasi, ini harus dievaluasi,” tegasnya.
