BerandaHeadlineICW Akui Sejumlah Menteri Kabinet Kerja Jokowi 'Bandel' Laporkan Harta Kekayaannya

ICW Akui Sejumlah Menteri Kabinet Kerja Jokowi ‘Bandel’ Laporkan Harta Kekayaannya

- Advertisement -

SULSELEKSPRES.COM – Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), para menteri kabinet kerja Presiden Joko Widodo tak patuh dalam melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Terhitung hingga 31 Maret, kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana tak ada satu pun menteri yang melaporkan hartanya.

“Data ini mengecewakan, para menteri tidak patuh lapor LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara),” ucap Kurnia di Kantor ICW, seperti dikutip CNNIndonesia, Minggu (14/4/2019).

Baca: ICW: Transparansi Pengelolaan Anggaran Parpol Masih Buruk

Data itu diperoleh ICW setelah menelusuri laman ACCH-KPK, e-LHKPN, dan Pantau LHKPN pada 8 April. Hanya satu menteri yakni Mendag Enggartiasto Lukita yang melaporkan hartanya pada 2017.

Meski demikian, beberapa menteri seperti Menkeu Sri Mulyani, MenESDM Ignasius Jonan, Menko Polhukan Wiranto, dan Mendes Eko Putro terakhir melaporkan pada 2016.

Kata Kurnia, sebagian besar menteri melaporkan hartanya terakhir pada 2014, tak lama setelah Jokowi dilantik sebagai Presiden. Di antaranya Menko PMK Puan Maharani, Mensesneg Pratikno, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menlu Retno Marsudi.

Bahkan, dari data itu kata Kurnia, beberapa menteri tercatat tak pernah melaporkan hartanya setelah menjabat, seperti Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Koperasi AAGN Puspayoga, Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita, Menhub Budi Karya, dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

Baca: KPK Sebut DPR Paling Buruk Soal Laporan Harta dan Kekayaan

Padahal, menurut ICW, undang-undang jelas mengatur pejabat negara wajib melaporkan harta kekayaannya secara berkala setiap tahun paling lambat 31 Maret di tahun berikutnya.

Hal itu diatur dalam Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Karena itu, pihak ICW kata Kurnia menyuarakan revisi UU Tindak Pidana Korupsi untuk mempertegas sanksi pemidanaan bagi penyelenggara yang tak patuh LHKPN.

“Perlu ada sanksi administrasi tegas misalnya penundaan gaji atau promosi jabatan. Bahkan sanksi pemecatan bagi yang tidak patuh dalam melaporkan LHKPN,” tuturnya.

Baca: Minta Penghapusan Penuntutan KPK, ICW: Jaksa Agung Menentang Presiden

Namun sanksi tersebut, kata dia juga bisa diberikan kepada pejabat yang melaporkan LHKPN yang tidak valid. Secara keseluruhan eksekutif berada di posisi pertama atas kepatuhan LHKPN dengan 75, 11 persen wajib lapor sudah melakukan tugasnya. Posisi kedua diisi MPR dengan 75 persen. Yudikatif menempati posisi ketiga dengan 61,06 persen dan DPR di posisi bontot dengan 56,50 persen.

Baca: ACC- ICW Pantau Penyelenggara BPJS Kesehatan Makassaar

Penulis: Agus Mawan