SULSELEKSPRES.COM – Indonesia Corruption Watch (ICW) mendukung usulan dan gerakan kampanye Amirullah Nur Saenong (ANS) untuk menolak adanya cukong politik di Pilkada Maros. Kepala Daerah ke depan harus bebas dari pusaran korupsi yang ada di sekitarnya.
“Saya rasa itu (cukong politik) dasar dari korupsi politik ya, bagaimana modal dikumpulkan oleh para investor politik sehingga yang bersangkutan, ketika menjabat mengembalikan uang sumbangan terhadap pihak tertentu yang dijadikan bancakan korupsi,”kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana kepada wartawan, Selasa (13/1/2020).
DIa mengatakan banyak potret hukum yang menggambarkan pimpinan daerah tertangkap oleh KPK atau penegak hukum lainnya dikarenakan membayar utang politik kepada pada para investor pada pilkada sebelumnya.
“Pada dasarnya bagaimana penegak hukum kita lebih awas lagi melihat potesi potensi korupsi dalam struktur pemililhan umum baik itu Pilkada, pileg, atau pun lain lain yang kerap kali dijadikan sumber utama kejahatan korupsi,” ungkapnya.
“Di sana akan datang (cukong politik) ketika modal modal dikumpulkan luar biasa besar dan mahar politik jadi krusial juga,” imbuhnya.
BACA: Upaya Selamatkan KPK, ICW Desak Presiden Terbitkan Perppu KPK
Amirullah Nur Saenong sebelumya telah menegaskan akan menolak menggunakan cukong politik dalam kontestasi pilkada Maros. Amirullah akan maju dengan modal sendiri tanpa bantuan ‘investor politik’.
“Cukong politik malah akan membebani daerah dan akan menyandera kepada daerah untuk membayar utang. Otomatis ini akan membuat pembangunan di daerah tersendat dan masyarakat yang akan dirugikan,” tegas dia.
