Jelang Ramadan, Pemprov Sulsel Kebut Vaksinasi Penyandang Disabilitas

MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Menjelang bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulawesi Selatan memantapkan komitmen dan prioritas kerja untuk mempercepat upaya pencegahan dan mitigasi COVID-19 bagi kelompok rentan – termasuk penyandang disabilitas – melalui kampanye komunikasi risiko.

Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan perlindungan kesehatan bagi masyarakat, terutama menjelangterbukanya arus mudik bagi masyarakat di Hari Raya Idul Fitri mendatang.

Mendorong hal tersebut, Dinkes Sulsel berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan, didukung Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Ketahanan Kesehatan (AIHSP), melakukansosialisasi dan lokakarya penguasaan keterampilan komunikasi risiko krisis kesehatan COVID-19 melalui serangkaian sesi mulai 28-31 Maret 2022 di Hotel Aryaduta dan Hotel Four Points Makassar.

Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan DR. dr. Bachtiar Baso, M.Kes, mengungkapkan, saat ini Pemerintah tengah melakukan percepatan vaksinasi COVID-19 untuk bisa mencapai minimal 70% secara nasional di bulan Juni 2022 mendatang.

Total cakupan vaksinasi dosis ke-2 di SulawesiSelatan baru mencapai 61,37% dan vaksin booster baru mencapai 3,63%. Cakupan yang masih harusditingkatkan ini termasuk di antara kelompok rentan yaitu penyandang disabilitas dan lansia.

DR. dr. Bachtiar memandang program sosialisasi dan lokakarya ini sangat relevan, terutama bagi para pihakyang terlibat langsung dalam penanganan isu COVID-19.

“Upaya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan cakupan vaksinasi terhadap kelompok rentan, terus menerus dilakukan di berbagai kabupaten melalui berbagai cara yang inovatif. Namun demikian, bukan hanya manajemen teknis yang dibutuhkan, akan tetapi pemahaman komunikasi risiko juga sangat penting untuk didorong, sehingga masyarakat tidak hanyamengikuti pelaksanaan vaksinasi, tetapi paham betul mengapa mereka perlu divaksin. Pendekatan ini telahterbukti paling efektif untuk membantu mengurangi penyebaran infeksi coronavirus,” tuturnya.

Sementara, Angkie Yudistia, Staf Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Sosial mengungkapkan penyandang disabilitas, sangat berisiko untuk terpapar secara serius. Cara terbaik untuk melindungi diri dariberbagai varian COVID-19 adalah dengan mendapatkan vaksinasi secara komplit sebanyak 3 dosis.

Karena itu, akses informasi bagi kelompok rentan harus terus ditingkatkan. Kendala yang sering ditemui di antara mereka adalah masih rendahnya pemahaman tentang COVID-19 karena kurang tersedianya informasi khas yang dibutuhkan oleh kelompok penyandang disabilitas, serta banyaknyadisinformasi yang beredar sehingga memunculkan keraguan atau kebingungan untuk melakukan vaksinasi.

Hal tersebut ditambah tantangan seperti keterbatasan mobilitas, kemampuan untuk mengakses layananpemeriksaan kesehatan rutin dan vaksinasi, serta perlunya pendampingan dari keluarga.

“Kelompok penyandang disabilitas adalah kelompok rentan karena umumnya memiliki komorbiditas penyakitbawaan lain. Informasi yang menjelaskan manfaat dan risiko vaksin bagi kondisi khusus yang dapat diaksesoleh teman-teman Tuli dan disabilitas netra masih harus ditingkatkan lagi,” ungkap Angkie

Angkie mengapresiasi upaya untukmenyediakan lebih banyak informasi ramah disabilitas yang berwawasan komunikasi risiko secara tepat, danpeningkatan literasi di antara mereka.

“Pengetahuan dan keterampilan ini akan menjadi bekal yang sangatbermanfaat bagi penyandang disabilitas untuk dapat kembali aktif dalam kegiatan sosial dan ekonomi ditengah kenormalan baru ini,” imbuhnya.Rangkaian kegiatan yang dihadiri oleh jajaran Pemerintah Daerah Gowa, Bone, Enrekang, Maros dan Pinrangini mempresentasikan pakar dan pembicara dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, BadanPerencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Pemerintah ProvinsiSulawesi Selatan, Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PERDIK), Masyarakat Anti Fitnah Indonesia(MAFINDO), dan Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Ketahanan Kesehatan (AIHSP).

Rangkaian kegiatan selama empat hari ini melibatkan berbagai organisasi pemerintah daerah, organisasi penyandang disabilitas, sektor swasta, komunitas masyarakat sipil, kelompok pakar, serta jejaring pers Sulawesi Selatan.

Terdapat dua keluaran utama dari rangkaian kegiatan ini, yaitu; pertama, tersusunnya dandiimplementasikannya strategi komunikasi risiko yang ideal dan kompetitif di tiap-tiap kabupaten; kedua, tercapainya kesepakatan kerjasama secara kolektif lintas pihak untuk menyelenggarakan program vaksinasimassal bagi penyandang disabilitas di seluruh Sulawesi Selatan dalam waktu dekat.Dalam sambutannya, Andi Darmawan Bintang, Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatanmengatakan,

“COVID-19 merupakan pandemi yang merebak ke seluruh dunia, dimana tantangan geografis danlingkungan hidup, serta corak sosial budaya masyarakat, menyebabkan penanganan yang berbeda-beda di tiapwilayah. Masih banyak anggota masyarakat yang terjebak dalam hoax dan miskonsepsi bahwa vaksinasi dapatmelemahkan daya intelektualitas, mengancam kesehatan reproduksi, dan memperpendek usia hidup. Tugaskita adalah untuk memperbaiki disinformasi semacam ini, memperkuat jejaring komunikasi, dan menggunakanpendekatan komunikasi yang sesuai dengan latar belakang khalayak.”Terkait cakupan vaksinasi, DR. dr. Bachtiar Baso, M.Kes, Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatanmengungkapkan, “Saat ini Pemerintah tengah melakukan percepatan vaksinasi COVID-19 untuk bisa mencapaiminimal 70% secara nasional di bulan Juni 2022 mendatang. Total cakupan vaksinasi dosis ke-2 di SulawesiSelatan baru mencapai 61,37% dan vaksin booster baru mencapai 3,63%. Cakupan yang masih harusditingkatkan ini termasuk di antara kelompok rentan yaitu penyandang disabilitas dan lansia.DR. dr. Bachtiar memandang program sosialisasi dan lokakarya ini sangat relevan, terutama bagi para pihakyang terlibat langsung dalam penanganan isu COVID-19. “Upaya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalammeningkatkan cakupan vaksinasi terhadap kelompok rentan, terus menerus dilakukan di berbagai kabupatenmelalui berbagai cara yang inovatif. Namun demikian, bukan hanya manajemen teknis yang dibutuhkan, akantetapi pemahaman komunikasi risiko juga sangat penting untuk didorong, sehingga masyarakat tidak hanyamengikuti pelaksanaan vaksinasi, tetapi paham betul mengapa mereka perlu divaksin. Pendekatan ini telahterbukti paling efektif untuk membantu mengurangi penyebaran infeksi coronavirus,” tuturnya.Sejalan dengan komitmen AIHSP, Team Leader AlH: John Lelgh, menyumpul wa merupakankebanggaan bagi Pemerintah Australia melalui program AIHSP untuk mendukung kegiatan ini, karenapeningkatan akses vaksin bagi kelompok rentan merupakan salah satu kotlan utama program. lamenegaskan, “Gelombang kasus COVID-19 masih bisa naik lagi. Ini jelas memtakan bahwa kita harus hidupberdampingan dengan coronavirus, Kelompok masyarakat rentan, baik ilkelompok lanjut usia dan

MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Menjelang bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulawesi Selatan memantapkan komitmen dan prioritas kerja untuk mempercepat upaya pencegahan dan mitigasi COVID-19 bagi kelompok rentan – termasuk penyandang disabilitas – melalui kampanye komunikasi risiko.

Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan perlindungan kesehatan bagi masyarakat, terutama menjelangterbukanya arus mudik bagi masyarakat di Hari Raya Idul Fitri mendatang.

Mendorong hal tersebut, Dinkes Sulsel berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan, didukung Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Ketahanan Kesehatan (AIHSP), melakukansosialisasi dan lokakarya penguasaan keterampilan komunikasi risiko krisis kesehatan COVID-19 melalui serangkaian sesi mulai 28-31 Maret 2022 di Hotel Aryaduta dan Hotel Four Points Makassar.

Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan DR. dr. Bachtiar Baso, M.Kes, mengungkapkan, saat ini Pemerintah tengah melakukan percepatan vaksinasi COVID-19 untuk bisa mencapai minimal 70% secara nasional di bulan Juni 2022 mendatang.

Total cakupan vaksinasi dosis ke-2 di SulawesiSelatan baru mencapai 61,37% dan vaksin booster baru mencapai 3,63%. Cakupan yang masih harusditingkatkan ini termasuk di antara kelompok rentan yaitu penyandang disabilitas dan lansia.

DR. dr. Bachtiar memandang program sosialisasi dan lokakarya ini sangat relevan, terutama bagi para pihakyang terlibat langsung dalam penanganan isu COVID-19.

“Upaya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan cakupan vaksinasi terhadap kelompok rentan, terus menerus dilakukan di berbagai kabupaten melalui berbagai cara yang inovatif. Namun demikian, bukan hanya manajemen teknis yang dibutuhkan, akan tetapi pemahaman komunikasi risiko juga sangat penting untuk didorong, sehingga masyarakat tidak hanyamengikuti pelaksanaan vaksinasi, tetapi paham betul mengapa mereka perlu divaksin. Pendekatan ini telahterbukti paling efektif untuk membantu mengurangi penyebaran infeksi coronavirus,” tuturnya.

Sementara, Angkie Yudistia, Staf Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Sosial mengungkapkan penyandang disabilitas, sangat berisiko untuk terpapar secara serius. Cara terbaik untuk melindungi diri dariberbagai varian COVID-19 adalah dengan mendapatkan vaksinasi secara komplit sebanyak 3 dosis.

Karena itu, akses informasi bagi kelompok rentan harus terus ditingkatkan. Kendala yang sering ditemui di antara mereka adalah masih rendahnya pemahaman tentang COVID-19 karena kurang tersedianya informasi khas yang dibutuhkan oleh kelompok penyandang disabilitas, serta banyaknyadisinformasi yang beredar sehingga memunculkan keraguan atau kebingungan untuk melakukan vaksinasi.

Hal tersebut ditambah tantangan seperti keterbatasan mobilitas, kemampuan untuk mengakses layananpemeriksaan kesehatan rutin dan vaksinasi, serta perlunya pendampingan dari keluarga.

“Kelompok penyandang disabilitas adalah kelompok rentan karena umumnya memiliki komorbiditas penyakitbawaan lain. Informasi yang menjelaskan manfaat dan risiko vaksin bagi kondisi khusus yang dapat diaksesoleh teman-teman Tuli dan disabilitas netra masih harus ditingkatkan lagi,” ungkap Angkie

Angkie mengapresiasi upaya untukmenyediakan lebih banyak informasi ramah disabilitas yang berwawasan komunikasi risiko secara tepat, danpeningkatan literasi di antara mereka.

“Pengetahuan dan keterampilan ini akan menjadi bekal yang sangatbermanfaat bagi penyandang disabilitas untuk dapat kembali aktif dalam kegiatan sosial dan ekonomi ditengah kenormalan baru ini,” imbuhnya.Rangkaian kegiatan yang dihadiri oleh jajaran Pemerintah Daerah Gowa, Bone, Enrekang, Maros dan Pinrangini mempresentasikan pakar dan pembicara dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, BadanPerencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Pemerintah ProvinsiSulawesi Selatan, Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PERDIK), Masyarakat Anti Fitnah Indonesia(MAFINDO), dan Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Ketahanan Kesehatan (AIHSP).

Rangkaian kegiatan selama empat hari ini melibatkan berbagai organisasi pemerintah daerah, organisasi penyandang disabilitas, sektor swasta, komunitas masyarakat sipil, kelompok pakar, serta jejaring pers Sulawesi Selatan.

Terdapat dua keluaran utama dari rangkaian kegiatan ini, yaitu; pertama, tersusunnya dandiimplementasikannya strategi komunikasi risiko yang ideal dan kompetitif di tiap-tiap kabupaten; kedua, tercapainya kesepakatan kerjasama secara kolektif lintas pihak untuk menyelenggarakan program vaksinasimassal bagi penyandang disabilitas di seluruh Sulawesi Selatan dalam waktu dekat.Dalam sambutannya, Andi Darmawan Bintang, Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatanmengatakan,

“COVID-19 merupakan pandemi yang merebak ke seluruh dunia, dimana tantangan geografis danlingkungan hidup, serta corak sosial budaya masyarakat, menyebabkan penanganan yang berbeda-beda di tiapwilayah. Masih banyak anggota masyarakat yang terjebak dalam hoax dan miskonsepsi bahwa vaksinasi dapatmelemahkan daya intelektualitas, mengancam kesehatan reproduksi, dan memperpendek usia hidup. Tugaskita adalah untuk memperbaiki disinformasi semacam ini, memperkuat jejaring komunikasi, dan menggunakanpendekatan komunikasi yang sesuai dengan latar belakang khalayak.”Terkait cakupan vaksinasi, DR. dr. Bachtiar Baso, M.Kes, Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatanmengungkapkan, “Saat ini Pemerintah tengah melakukan percepatan vaksinasi COVID-19 untuk bisa mencapaiminimal 70% secara nasional di bulan Juni 2022 mendatang. Total cakupan vaksinasi dosis ke-2 di SulawesiSelatan baru mencapai 61,37% dan vaksin booster baru mencapai 3,63%. Cakupan yang masih harusditingkatkan ini termasuk di antara kelompok rentan yaitu penyandang disabilitas dan lansia.DR. dr. Bachtiar memandang program sosialisasi dan lokakarya ini sangat relevan, terutama bagi para pihakyang terlibat langsung dalam penanganan isu COVID-19. “Upaya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalammeningkatkan cakupan vaksinasi terhadap kelompok rentan, terus menerus dilakukan di berbagai kabupatenmelalui berbagai cara yang inovatif. Namun demikian, bukan hanya manajemen teknis yang dibutuhkan, akantetapi pemahaman komunikasi risiko juga sangat penting untuk didorong, sehingga masyarakat tidak hanyamengikuti pelaksanaan vaksinasi, tetapi paham betul mengapa mereka perlu divaksin. Pendekatan ini telahterbukti paling efektif untuk membantu mengurangi penyebaran infeksi coronavirus,” tuturnya.Sejalan dengan komitmen AIHSP, Team Leader AlH: John Lelgh, menyumpul wa merupakankebanggaan bagi Pemerintah Australia melalui program AIHSP untuk mendukung kegiatan ini, karenapeningkatan akses vaksin bagi kelompok rentan merupakan salah satu kotlan utama program. lamenegaskan, “Gelombang kasus COVID-19 masih bisa naik lagi. Ini jelas memtakan bahwa kita harus hidupberdampingan dengan coronavirus, Kelompok masyarakat rentan, baik ilkelompok lanjut usia dan