Menurutnya, yang paling tahu masalah tersebut adalah anggota DPRD periode 2009-2014. Saya berdua waktu itu masih berdua coba tanyakan kepada saudara Zulkifli dan saudara H. Ruslan Mahmud selaku bendahara umum periode itu. Apa saya punya sangkutan atau masalah,” tanya Jumardi Haruna.
“Jangankan 60 bulan , 4 bulan saja saya sudaj di PAW (Pergantian Antara Waktu) tapi kan kenyataannya surat teguran pun tidak pernah ada. Ini persoalan harga diri hanya karena Badaruddin Ketua manfaatkan jabatannya. Kalau kau berpendapat boleh – boleh saja, tapi kalau sudah terbukti salah jangan ngotot. Jadi Badaruddin itu semakin jelas tidak ngerti aturan organisasi,” bebernya.
Selain itu, disaat sidang Mahkamah partai dan gugatannya di tolak karena tidak sesuai AD/ART partai, sebab keputusan Mahkamah partai final dan mengikat. “Masa saya di bilang bohongi Mahkamah partai, ada 5 orang di Mahkamah partai semua pintar tidak seperti Ketua DPW dan skor 5-0 tidak ada satu hakim Mahkamah partai yang membenarkan DPW,” jelasnya.
BACA JUGA:
Jumardi Haruna Harapkan Keadilan Yusril Ihsa Mahendra
“Mereka tahu keputusan yang terbaik untuk partai. Jadi Ketua DPW ini buat-buat saja harusnya Ketua DPW yang di pecat karena melawan putusan Mahkamah partai. Setelah ada putusan Mahkamah partai harusnya Ketua DPW rangkul kembali walaupun sudah menganiaya,” harapnya.
Namun, lanjutnya, Badaruddin tetap usahakan untuk PAW dirinya sebagai anggota DPRD Sulsel. Tapi kalau mengenai loyalitas kegiatan partai di DPW tidak di ikuti karena memang tidak di libatkan. Maka tidak ada pemberitahuan jadi dia sebenarnya yang tidak becus mengurus partai.
“Kalau DPP buat kegiatan ada penyampaian dan saya selalu hadiri kegiatan di DPP bulan April dan November 2017 masih ikut. Inikah yang di namakan tidak loyal???,” ungkapnya.
