Kadir Halid Ungkap Penyebab Golkar Sulsel Terus Dirundung Konflik Internal

MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Golkar Sulawesi Selatan sampai saat ini belum menyatu. Antara kubu Taufan Pawe dan Kadir Halid. Hingga berimbas pada suasana internal di sekretariat partai yang terletak di Jalan Bontolempangan.

Ketua Harian DPD I Golkar Sulawesi Selatan, Kadir Halid tak segan-segan menyebut Taufan Pawe gagal memimpin organisasi sebesar Partai Golkar. Karena pengurua sekarang tidak solid dan sepertinya terlebah.

“Yang membuat seperti itu adalah Taufan Pawe (TP) yang tidak bisa memimpin organisasi sebesar Partai Golkar,”ujar Kadir Senin (4/7/2022).

Yang mencemaskan kata adik dari Wakil Ketua Umum DPP Golkar itu adalah kondisi sekretariat partai. Di mana dirinya belum pernah diundamg untuk ikut rapat internal partai ini.

“Sampai sekarang saya belum pernah diundang untuk rapat beserta beberapa teman pengurus, mungkin hampir setengah pengurus belum pernah diundang rapat,”ucapnya.

Sehingga ia pun mengambil langkah mengirim memo ke Taufan Pawe tapi sampai sekarang belum direspons. “Jadi ada memo internal kemarin sekitar dua minggu yang lalu saya kirim ke Taufan Pawe, tapi sampai sekarang belum ada respons,”tutur Kadir.

Lanjut Kadir memo itu berisikan lima point. Berikut petikan memo itu:

Memo Internal

Ditujukan Kepada : Ketua DPD 1 Partai Golkar Sulawesi selatan
Dari : Ketua Harian DPD I Partai Golkar Sulawesi selatan
Tanggal 12 Juni 2022

Setelah mencermati Perkembangan Organisasi dan kepengurusan DPD | Partai Golkar Sulawesi selatan, sejak dikeluarkannya SK Kepengurusan DPD 1 Partai Golkar Sulawesi selatan pada Bulan November tahun 2020, Kami melihat bahwa Kepengurusan DPD | Partai Golkar Sulawesi selatan telah mengalami berbagai dinamika yang berdampak menurunnya soliditas dan solidaritas antar pengurus DPD | Partai Golkar Sulawesi selatan, bahkan cenderung mengarah kepada perpecahan di antar pengurus. Hal ini disebabkan oleh beberapa hai antara lain :

1. Berbagai Keputusan yang di keluarkan mengatasnamakan organisasi DPD | Partai Golkar Sulawesi selatan tidak melalui mekanisme pengambilan keputusan sebagaimana yang diatur dalam AD/ART serta JUKLAK Partai Golkar.

2. Rapat-rapat yang dilakukan oleh Pengurus DPD I Partai Golkar Sulawesi selatan, hanya melibatkan sebagian kecil dari 175 orang jumlah pengurus (Rapat Terbatas), dimana Rapat Terbatas tersebut sama sekali bertentangan dengan AD/ART serta JUKLAK Partai Golkar dalam pengambilan keputusan organisasi.

3. Sejak terbentuknya kepengurusan DPD 1 Partai Golkar Sulsel yaitu November 2020, hingga bulan Juni 2022 ini, DPD | Partai Golkar Sulawesi selatan belum pernah melaksanakan RAPAT KERJA DAERAH. Sehingga, pengurus sama sekali tidak memiliki dasar, panduan dan pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masingmasing. Hal ini berdampak pada arah dan tujuan kepengurusan yang tidak jelas.

4. DPD | Partai Golkar belum pernah secara langsung melakukan konsolidasi kepengurusan OPD | Partai Golkar Sulsel, baik yang sifatnya konsolidatif, maupun pengambilan keputusan strategis Partai. Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan dalam tubuh kepengurusan, dimana pelibatan pengurus dalam pelaksanaan agenda partai hanya di putuskan dan dilakukan oleh segelintir orang saja.

5. Jika kondisi ini di pertahankan terus-menerus, maka Organisasi dapat mengalami perpecahan, dan sangat sulit untuk melakukan konsolidasi pemenangan.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas, mengingat agenda pemilu Presiden dan Pemitu Legislatif tahun 2024 sudah semakin dekat, maka demi menjaga soliditas dan solidaritas Partai Golkar Sulawesi selatan sebagaimana amanah Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bapak Airlangga Hartarto, maka kami menyampaikan beberapa hal yaitu :

1. Meminta kepada Ketua DPD I Partai Golkar agar melibatkan seluruh pengurus dalam rapat-rapat pengambilan keputusan sebagaimana tugas dan tanggung jawab pengurus yang diatur dalam AD/ART serta JUKLAK Partai Golkar.

2. Agar Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi selatan se 2. Rapat-rapat yang dilakukan oleh Pengurus DPD I Partai Golkar Sulawesi selatan, hanya melibatkan sebagian kecil dari 175 orang jumlah pengurus (Rapat Terbatas), dimana Rapat Terbatas tersebut sama sekali bertentangan dengan AD/ART serta JUKLAK Partai Golkar dalam pengambilan keputusan organisasi.

3. Sejak terbentuknya kepengurusan DPD 1 Partai Golkar Sulsel yaitu November 2020, hingga bulan Juni 2022 ini, DPD | Partai Golkar Sulawesi selatan belum pernah melaksanakan RAPAT KERJA DAERAH. Sehingga, pengurus sama sekali tidak memiliki dasar, panduan dan pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masingmasing. Hal ini berdampak pada arah dan tujuan kepengurusan yang tidak jelas.

4. DPD | Partai Golkar belum pernah secara langsung melakukan konsolidasi kepengurusan OPD | Partai Golkar Sulsel, baik yang sifatnya konsolidatif, maupun pengambilan keputusan strategis Partai. Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan dalam tubuh kepengurusan, dimana pelibatan pengurus dalam pelaksanaan agenda partai hanya di putuskan dan dilakukan oleh segelintir orang saja.

5. Jika kondisi ini di pertahankan terus-menerus, maka Organisasi dapat mengalami perpecahan, dan sangat sulit untuk melakukan konsolidasi pemenangan.

MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Golkar Sulawesi Selatan sampai saat ini belum menyatu. Antara kubu Taufan Pawe dan Kadir Halid. Hingga berimbas pada suasana internal di sekretariat partai yang terletak di Jalan Bontolempangan.

Ketua Harian DPD I Golkar Sulawesi Selatan, Kadir Halid tak segan-segan menyebut Taufan Pawe gagal memimpin organisasi sebesar Partai Golkar. Karena pengurua sekarang tidak solid dan sepertinya terlebah.

“Yang membuat seperti itu adalah Taufan Pawe (TP) yang tidak bisa memimpin organisasi sebesar Partai Golkar,”ujar Kadir Senin (4/7/2022).

Yang mencemaskan kata adik dari Wakil Ketua Umum DPP Golkar itu adalah kondisi sekretariat partai. Di mana dirinya belum pernah diundamg untuk ikut rapat internal partai ini.

“Sampai sekarang saya belum pernah diundang untuk rapat beserta beberapa teman pengurus, mungkin hampir setengah pengurus belum pernah diundang rapat,”ucapnya.

Sehingga ia pun mengambil langkah mengirim memo ke Taufan Pawe tapi sampai sekarang belum direspons. “Jadi ada memo internal kemarin sekitar dua minggu yang lalu saya kirim ke Taufan Pawe, tapi sampai sekarang belum ada respons,”tutur Kadir.

Lanjut Kadir memo itu berisikan lima point. Berikut petikan memo itu:

Memo Internal

Ditujukan Kepada : Ketua DPD 1 Partai Golkar Sulawesi selatan
Dari : Ketua Harian DPD I Partai Golkar Sulawesi selatan
Tanggal 12 Juni 2022

Setelah mencermati Perkembangan Organisasi dan kepengurusan DPD | Partai Golkar Sulawesi selatan, sejak dikeluarkannya SK Kepengurusan DPD 1 Partai Golkar Sulawesi selatan pada Bulan November tahun 2020, Kami melihat bahwa Kepengurusan DPD | Partai Golkar Sulawesi selatan telah mengalami berbagai dinamika yang berdampak menurunnya soliditas dan solidaritas antar pengurus DPD | Partai Golkar Sulawesi selatan, bahkan cenderung mengarah kepada perpecahan di antar pengurus. Hal ini disebabkan oleh beberapa hai antara lain :

1. Berbagai Keputusan yang di keluarkan mengatasnamakan organisasi DPD | Partai Golkar Sulawesi selatan tidak melalui mekanisme pengambilan keputusan sebagaimana yang diatur dalam AD/ART serta JUKLAK Partai Golkar.

2. Rapat-rapat yang dilakukan oleh Pengurus DPD I Partai Golkar Sulawesi selatan, hanya melibatkan sebagian kecil dari 175 orang jumlah pengurus (Rapat Terbatas), dimana Rapat Terbatas tersebut sama sekali bertentangan dengan AD/ART serta JUKLAK Partai Golkar dalam pengambilan keputusan organisasi.

3. Sejak terbentuknya kepengurusan DPD 1 Partai Golkar Sulsel yaitu November 2020, hingga bulan Juni 2022 ini, DPD | Partai Golkar Sulawesi selatan belum pernah melaksanakan RAPAT KERJA DAERAH. Sehingga, pengurus sama sekali tidak memiliki dasar, panduan dan pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masingmasing. Hal ini berdampak pada arah dan tujuan kepengurusan yang tidak jelas.

4. DPD | Partai Golkar belum pernah secara langsung melakukan konsolidasi kepengurusan OPD | Partai Golkar Sulsel, baik yang sifatnya konsolidatif, maupun pengambilan keputusan strategis Partai. Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan dalam tubuh kepengurusan, dimana pelibatan pengurus dalam pelaksanaan agenda partai hanya di putuskan dan dilakukan oleh segelintir orang saja.

5. Jika kondisi ini di pertahankan terus-menerus, maka Organisasi dapat mengalami perpecahan, dan sangat sulit untuk melakukan konsolidasi pemenangan.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas, mengingat agenda pemilu Presiden dan Pemitu Legislatif tahun 2024 sudah semakin dekat, maka demi menjaga soliditas dan solidaritas Partai Golkar Sulawesi selatan sebagaimana amanah Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bapak Airlangga Hartarto, maka kami menyampaikan beberapa hal yaitu :

1. Meminta kepada Ketua DPD I Partai Golkar agar melibatkan seluruh pengurus dalam rapat-rapat pengambilan keputusan sebagaimana tugas dan tanggung jawab pengurus yang diatur dalam AD/ART serta JUKLAK Partai Golkar.

2. Agar Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi selatan se 2. Rapat-rapat yang dilakukan oleh Pengurus DPD I Partai Golkar Sulawesi selatan, hanya melibatkan sebagian kecil dari 175 orang jumlah pengurus (Rapat Terbatas), dimana Rapat Terbatas tersebut sama sekali bertentangan dengan AD/ART serta JUKLAK Partai Golkar dalam pengambilan keputusan organisasi.

3. Sejak terbentuknya kepengurusan DPD 1 Partai Golkar Sulsel yaitu November 2020, hingga bulan Juni 2022 ini, DPD | Partai Golkar Sulawesi selatan belum pernah melaksanakan RAPAT KERJA DAERAH. Sehingga, pengurus sama sekali tidak memiliki dasar, panduan dan pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masingmasing. Hal ini berdampak pada arah dan tujuan kepengurusan yang tidak jelas.

4. DPD | Partai Golkar belum pernah secara langsung melakukan konsolidasi kepengurusan OPD | Partai Golkar Sulsel, baik yang sifatnya konsolidatif, maupun pengambilan keputusan strategis Partai. Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan dalam tubuh kepengurusan, dimana pelibatan pengurus dalam pelaksanaan agenda partai hanya di putuskan dan dilakukan oleh segelintir orang saja.

5. Jika kondisi ini di pertahankan terus-menerus, maka Organisasi dapat mengalami perpecahan, dan sangat sulit untuk melakukan konsolidasi pemenangan.