Kandidat Pilwalkot Pakai Atribut di Aksi Pencegahan Corona, Pengamat: Dia Krisis Beretika

MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Pengamat Universita Hasanuddin (Unhas), Ali Armunanto, mengatakan jika masih ada bakal calon wali kota yang menggunakan atribut dalam aksi sosial di tengah pandemi covid-19, berarti mereka krisis etika.

Menurut Ali, tidak ada salahnya orang melakukan aksi sosial kepada sesama yang membutuhkan, terlebih lagi ditengah serangan wabah Covid-19.

Akan tetapi hal itu akan menjadi sangat keliru, jika dimanfaatkan untuk mengangkat elektabilitas jelang momentum Pilwali Makassar 2020 ini.

“Jadi harusnya bakal calon ini sadar dan bisa membedakan antara aksi sosial dan kegiatan politik. Nah kalau pakai atribut, berarti yang mereka lakukan itu masuk kategori kegiatan politik,” ujar Ali kepada Sulselekspres.com, Selasa (14/4/2020) siang.

“Kalau mau melakukan aksi sosial, berarti mereka tidak boleh pakai atribut dong. Nah apapun aksinya, ketika dia memakai atribut, meminta dukungan, itu berarti aksi kampanye, dan itu adalah kegiatan politik, bukan kegiatan sosial,” lanjutnya.

Lebih lanjut Ali mengatakan, saat ini tahapan Pilkada sedang dihentikan, dan bagi siapa saja yang masih melakukan aksi kampanye, berarti mereka telah melanggar etika sosial, politik, dan etika hukum.

“Saya rasa itu sudah sangat jauh melanggar kaidah-kaidah dan etika politik. Krisis etika. Masa sih ada orang yang sementara dalam musibah, malah dia manfaatkan untuk kampanye.”

“Saya pikir itu bukan tindakan manusiawi. Walaupun pada praktiknya banyak memang kita temui yang begitu, dan perlu kita imbau, bahwa boleh melakukan aksi kampanye sosial tapi tanpa atribut, gitu,” lanjut Ali.

Ali kembali mengingaykan, jika memang bakal valon ingin melakukan aksi sosial, harus benar-benar bersih dari unsur politik. Tidak boleh menggunakan atribut.

“Jadi memang harus betul-betul aksi sosial, bukan aksi politik. Biarlah nanti politiknya, setelah tahapan pilkada dimulai kembali oleh KPU,” bebernya.

Dengan begitu, campur tangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sangat penting dalam melakukan pengawasan. Sebab kondisi saat ini sangat rentan untuk disusupi.

“Ini memang tidak masuk kategori pidana. Saya rasa ini bagian tugas dari Bawaslu, jangan sampai ada uang mengambil kesempatan dalam kesempitan.”

“Kan rentan sekali saat ini. Banyak yang ambil celah lewat penyemprotan, pembagian sembako, hand sanitizer, masker, dan bawa-bawa atribut segala.”

“Saya rasa itu sangat tidak dibenarkan. Itu sudah melanggar tahapan pemilu. Prosesnya sudah dihentikan tapi orang masih kampanye. Ini tidak benar,” tutupnya.

Penulis : Widyawan Setiadi

MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Pengamat Universita Hasanuddin (Unhas), Ali Armunanto, mengatakan jika masih ada bakal calon wali kota yang menggunakan atribut dalam aksi sosial di tengah pandemi covid-19, berarti mereka krisis etika.

Menurut Ali, tidak ada salahnya orang melakukan aksi sosial kepada sesama yang membutuhkan, terlebih lagi ditengah serangan wabah Covid-19.

Akan tetapi hal itu akan menjadi sangat keliru, jika dimanfaatkan untuk mengangkat elektabilitas jelang momentum Pilwali Makassar 2020 ini.

“Jadi harusnya bakal calon ini sadar dan bisa membedakan antara aksi sosial dan kegiatan politik. Nah kalau pakai atribut, berarti yang mereka lakukan itu masuk kategori kegiatan politik,” ujar Ali kepada Sulselekspres.com, Selasa (14/4/2020) siang.

“Kalau mau melakukan aksi sosial, berarti mereka tidak boleh pakai atribut dong. Nah apapun aksinya, ketika dia memakai atribut, meminta dukungan, itu berarti aksi kampanye, dan itu adalah kegiatan politik, bukan kegiatan sosial,” lanjutnya.

Lebih lanjut Ali mengatakan, saat ini tahapan Pilkada sedang dihentikan, dan bagi siapa saja yang masih melakukan aksi kampanye, berarti mereka telah melanggar etika sosial, politik, dan etika hukum.

“Saya rasa itu sudah sangat jauh melanggar kaidah-kaidah dan etika politik. Krisis etika. Masa sih ada orang yang sementara dalam musibah, malah dia manfaatkan untuk kampanye.”

“Saya pikir itu bukan tindakan manusiawi. Walaupun pada praktiknya banyak memang kita temui yang begitu, dan perlu kita imbau, bahwa boleh melakukan aksi kampanye sosial tapi tanpa atribut, gitu,” lanjut Ali.

Ali kembali mengingaykan, jika memang bakal valon ingin melakukan aksi sosial, harus benar-benar bersih dari unsur politik. Tidak boleh menggunakan atribut.

“Jadi memang harus betul-betul aksi sosial, bukan aksi politik. Biarlah nanti politiknya, setelah tahapan pilkada dimulai kembali oleh KPU,” bebernya.

Dengan begitu, campur tangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sangat penting dalam melakukan pengawasan. Sebab kondisi saat ini sangat rentan untuk disusupi.

“Ini memang tidak masuk kategori pidana. Saya rasa ini bagian tugas dari Bawaslu, jangan sampai ada uang mengambil kesempatan dalam kesempitan.”

“Kan rentan sekali saat ini. Banyak yang ambil celah lewat penyemprotan, pembagian sembako, hand sanitizer, masker, dan bawa-bawa atribut segala.”

“Saya rasa itu sangat tidak dibenarkan. Itu sudah melanggar tahapan pemilu. Prosesnya sudah dihentikan tapi orang masih kampanye. Ini tidak benar,” tutupnya.

Penulis : Widyawan Setiadi