MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) turut melibatkan unsur Kejaksaan dan Kepolisian dalam Rapat Kerja (Raker) pelaksanaan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2019 di Hotel Claro, Makassar, Rabu (2/1/2019).
“Jadi inikan di awal tahun kita berharap kita akan mengawali dengan hal yang baik. Kita hadir di sini, saya Pak Wagub, Kapolda, ini dalam rangka mengawali program 2019,” kata Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah.
Dari pihak kepolisian, hadir Wakapolda Sulsel Brigjen (pol) Risyapudin Nursin sedang pihak kejaksaan, hadir Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulselbar Tarmizi memberikan materi.
BACA: Pak Ogah Kian Menjamur, Nurdin Abdullah “Minta Tolong” Ke Dishub Sulsel
“Pak Kapolda saya juga minta supaya bisa lebih tegas apa yang tidak boleh. Juga seperti itu kita minta untuk mengawali ini. Jadi mudah-mudahan saja kita bekerja tanpa tekanan, kita juga menerima hak kita dengan baik dengan sepenuhnya,” harap Nurdin.
Dalam raker ini pula, Nurdin menjawab berbagai pertanyaan yang ada di birokrasi Pemprov Sulsel, termasuk pemotongan uang jalan dan transparansi anggaran. Serta bagaimana agar bekerja tanpa tekanan.
BACA: Pemprov Sulsel Miliki Ekskavator Amfibi
Untuk itu, Gubernur meyakinkan kepada semua elemen birokrat yang ada di Sulawesi Selatan, bahwa dalam soal kedinasan tidak ada yang namanya hubungan saudara, sepupu, ipar maupun anak.
“Tidak ada anaknya Gubernur, soal kedinasan. Kita harus sampaikan, ini supaya jangan ada tiba-tiba mengaku saya disuruh Pak Gubernur urusan ini, urusan itu, ini nggak ada, kita kerja profesional itu yang kita sampaikan,” ujarnya.
