MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Komisi E DPRD Sulsel melakukan kunjungan kerja sekaligus meninjau kondisi Stadion Barombong, Senin (11/12/2017) siang.
Peninjauan tersebut dilakukan guna mengecek kondisi pasca ambruknya tribun selatan Stadion Barombong pada Sabtu (2/12/2017) lalu.
Beberapa anggota Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat yang hadir diantaranya adalah Ketua Komisi E Kadir Halid, Wakil Ketua Komisi E Syaharuddin Alrif, Nufri Basri, Tenri Sose, serta Irfan AB.
“Yang runtuh kemarin itu kita mau lihat dari segi campuran bahannya. Tapi ternyata sudah dikerja semua. Jadi, sekarang kita mau ukur kekuatan campuran, kalau besinya sudah sesuai dengan gambar atau tidak, nanti kita akan tanya ahlinya,” tutur Ketua Komisi E Kadir Halid disela-sela peninjauan Lapangan Barombong.
Lebih lanjut menurut Kadir, Stadion Barombong adalah investasi masa depan untuk Sulsel sehingga pengerjaannya harus betul-betul profesional.
“Kita mau stadion ini bertahan minimal 100 tahun, bukan 1 tahun. Makanya kita mesti mencari kualitas bahan yang terbaik yang sesuai dengan kondisi laut. Kita akan undang ahli konstruksi. Kita akan serahkan pada ahlinya. Nanti kita akan rapat dan dengarkan penjelasan mereka, setelah itu baru kita ambil kesimpulan,” jelasnya adik kandung bakal calon gubernur Sulsel Nurdin Halid.
Sementara itu, Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sulsel Muhlis Mallarajeng yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di proyek stadion bertaraf internasional ini menjelaskan, bahwa sesuai laporan pengawas, kejadian ambruknya tribun selatan Stadion Barombong adalah pada saat sementara pengecoran.
“Tapi, pas dilakukan pengecoran, pekerja pindah kebagian lain. Ternyata itu tiang penopang cornya patah pada saat masih basah,” ungkapnya.
Diketahui pengerjaan proyek pembangunan Stadion Barombong ditarget oleh Pemerintah Provinsi Sulsel akan rampung pada akhir tahun ini dan difungsikan pada tahun 2018 mendatang. Proyek stadion termegah di Sulsel ini telah menelan anggaran kurang lebih Rp 107,3 Miliar yang bersumber dari APBD dan APBN.
