MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Sebanyak 30 organisasi yang dinisiasi oleh Deputi Menteri Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (KPPPA) menggelar ‘Gerakan Syop Perkawinan Anak’ d ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumiharjo, Kota Makassar, Sabtu (2/12/2017).
Deputi Menteri Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Rohika Kuniadi Sari mengatakan deklarasi tersebur merupakan perhatian khusus terhadap tingginya perkawinan anak di Sulsel.
“Berdasarkan data yang dihimpun, Sulsel masuk 5 besar provinsi tertinggi terjadinya perkawinan anak,” ujarnya.
Lanjut Rohika Kuniadi Sari menambahkan bahwa gerakan Stop Perkawinan Anak ini dilakukan serentak di 5 Kota di Indonesia
“Sulsel merupakan daerah keempat yang melakukan deklarasi. Sulsel saat ini berada pada urutan keempat tertinggi setelah Jawa barat, Jawa Timur, DKI Jakarta dan NTB,” tambahnya.
Tingginya angka perkawinan anak, kata Rohika merupakan ancaman serius terhadap kelangsungan masa depan anak di Indonesia.
“Semakin tingginya angka kematian ibu melahirkan, kekerasa dalam rumah tangga, sampai pada akan semakin bertambahnya angka kemiskinan di Indonesia,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Sulsel, Andi Murlina mengaku telah melakukan sosialisasi stop perkawinan anak sejak tahun 2016. Meski demikian, hasilnya masih belum maksimal.
Andi Murlina menegaskan akan terus berupaya memaksimalkan gerakan kampanya stop perkawinan anak di Sulsel. Terlebih telah bertambahnya sumber daya dari 30 NGO untuk melakukan gerakan gerakan Stop Perkawinan Anak.
“Kita punya target sampai 2020 untuk memotong mata rantai perkawinan anak,” pungkasnya.
