28 C
Makassar
Saturday, July 27, 2024
HomeMetropolisLegislator DPRD Makassar Minta Lahan Pemkot Segera di Sertifikasi

Legislator DPRD Makassar Minta Lahan Pemkot Segera di Sertifikasi

PenulisAndika
- Advertisement -

MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Makassar, Rachmat Taqwa Quraisy soroti lahan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar yang belum disertifikatkan.

Rachmat meminta sertifikasi lahan tersebut harus diselesaikan tahun ini melalui dinas terkait. Hal ini ditegaskannya buntut dari banyak lahan milik Pemkot Makassar yang diklaim oleh pihak lain.

“Jangan nanti diklaim lagi sama pihak luar baru mau disertifikatkan. Dan kalau bisa tahun ini semua lahan telah memiliki legalitas kuat,” tegasnya dikutip Kamis (17/2/2022).

Rachmat Taqwa Quraisy mengungkapkan bahwa berdasarkan data terakhir yang diberikan BPKAD Kota Makassar yakni sebanyak 4.491 lahan milik pemkot tercatat baru 404 aset lahan yang sudah bersertifikat, sehingga setidaknya ada sebanyak 4.087 lahan yang belum disertifikatkan.

“Nah ini rawan diambil alih pihak lain. Makanya saya sarankan ini disegerakan dilakukan,” ujarnya.

Ia mencontohkan, baru-baru ini dua lahan sekolah milik Pemkot telan dimenangkan pihak luar dan telah diputuskan oleh Mahkamah Agung (MA) dengan kekalahan Pemkot.

“Olehnya itu, sebelum terjadi hal serupa, semua lahan milik Pemkot segera dilakukan sertifikasi agar kedepannya tidak ada lagi pihak luar mengklaim,” sarannya.

Ia juga menilai pemerintah kota berada di posisi lemah lantaran tak mengantongi sertifikasi tiap lahan yang dimiliki dan hanya lewat pencatatan aset saja.

“Kita juga sebenarnya terkendala dianggaran, karena ini pakai anggaran yang besar. Makanya ini harus dicari dulu yang mana prioritas untuk diselesaikan karena terbatas,” urainya.

Terlebih lagi, tambah dia, beberapa waktu lalu Komisi A DPRD Makassar duduk bersama dengan OPD terkait untuk menyelesaikan persoalan ini.

“Bulan Juni nanti kita akan evaluasi kembali sejauh mana tingkat realisasi dilakukan OPD,” tandas Legislator Dapil II Makassar itu.

Sebelumnya, Kepala BPKAD Kota Makassar Dahlan mengatakan, dari laporan LHP BPK 2020 lalu tercatat ada sebanyak 387 yang bersertifikat, artinya sertifikasi lahan hanya naik 17 lahan dalam kurun waktu setahun terakhir.

“Kenaikannya dilaporkan sangat lambat. Jadi update terbaru yang bersertifikat 404 dari total 4.491,” tutupnya.

- Advertisement -

MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Makassar, Rachmat Taqwa Quraisy soroti lahan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar yang belum disertifikatkan.

Rachmat meminta sertifikasi lahan tersebut harus diselesaikan tahun ini melalui dinas terkait. Hal ini ditegaskannya buntut dari banyak lahan milik Pemkot Makassar yang diklaim oleh pihak lain.

“Jangan nanti diklaim lagi sama pihak luar baru mau disertifikatkan. Dan kalau bisa tahun ini semua lahan telah memiliki legalitas kuat,” tegasnya dikutip Kamis (17/2/2022).

Rachmat Taqwa Quraisy mengungkapkan bahwa berdasarkan data terakhir yang diberikan BPKAD Kota Makassar yakni sebanyak 4.491 lahan milik pemkot tercatat baru 404 aset lahan yang sudah bersertifikat, sehingga setidaknya ada sebanyak 4.087 lahan yang belum disertifikatkan.

“Nah ini rawan diambil alih pihak lain. Makanya saya sarankan ini disegerakan dilakukan,” ujarnya.

Ia mencontohkan, baru-baru ini dua lahan sekolah milik Pemkot telan dimenangkan pihak luar dan telah diputuskan oleh Mahkamah Agung (MA) dengan kekalahan Pemkot.

“Olehnya itu, sebelum terjadi hal serupa, semua lahan milik Pemkot segera dilakukan sertifikasi agar kedepannya tidak ada lagi pihak luar mengklaim,” sarannya.

Ia juga menilai pemerintah kota berada di posisi lemah lantaran tak mengantongi sertifikasi tiap lahan yang dimiliki dan hanya lewat pencatatan aset saja.

“Kita juga sebenarnya terkendala dianggaran, karena ini pakai anggaran yang besar. Makanya ini harus dicari dulu yang mana prioritas untuk diselesaikan karena terbatas,” urainya.

Terlebih lagi, tambah dia, beberapa waktu lalu Komisi A DPRD Makassar duduk bersama dengan OPD terkait untuk menyelesaikan persoalan ini.

“Bulan Juni nanti kita akan evaluasi kembali sejauh mana tingkat realisasi dilakukan OPD,” tandas Legislator Dapil II Makassar itu.

Sebelumnya, Kepala BPKAD Kota Makassar Dahlan mengatakan, dari laporan LHP BPK 2020 lalu tercatat ada sebanyak 387 yang bersertifikat, artinya sertifikasi lahan hanya naik 17 lahan dalam kurun waktu setahun terakhir.

“Kenaikannya dilaporkan sangat lambat. Jadi update terbaru yang bersertifikat 404 dari total 4.491,” tutupnya.

spot_img
spot_img
spot_img

Headline

Populer

spot_img