Paripurna DPRD Makassar, Dewan Minta Pemkot Revisi LKPJ 2020

MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makasssar kembali menggelar rapat paripurna ke-12 masa persidangan kedua tahun sidang 2020-2021 pada Jumat (30/4/2021).

Dalam kesempatan tersaebut, Anggota Komisi B Hasannudin Leo meminta pemerintah kota merevisi laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ tahun 2020.

“Kami dari dewan telah melihat dan menelaah LKPJ, namun sangat disayangkan masih ada beberapa hal yang memerlukan perbaikan dan kami harapkan menjadi catatan penting untuk selanjutnya agar dapat di perhatikan secara seksama,”ujarnya.

Menanggapi itu, Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi menilai hal itu sebagai bentuk dukungan dewan untuk perbaikan sistem agar menghasilkan kinerja yang lebih optimal.

“Dewan sudah berikan tanggapan yang menurut saya sangat membantu kita di Pemerintah Kota Makassar. LKPJ yang diserahkan masih perlu di revisi lagi dan catatannya agar kita lebih selektif. Artinya mari bekerja optimal,” kata Fatma.

Selain LKPJ 2020 yang perlu perbaikan, Dewan juga menyebut penanganan konflik antar kelompok yang sering terjadi di Kota Makassar kurang maksimal.

Dewan menyoroti kerja para petugas sosial dalam mendata warga.

“Semoga ibu Wawali bisa berkomunikasi dengan baik bersama bapak Wali Kota Makassar untuk segera menuntaskan persoalan klasik ini karena sangat mengganggu kenyamanan hidup masyarakat Makassar,” ujar Sekretaris Komisi D Saharuddin Said.

MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makasssar kembali menggelar rapat paripurna ke-12 masa persidangan kedua tahun sidang 2020-2021 pada Jumat (30/4/2021).

Dalam kesempatan tersaebut, Anggota Komisi B Hasannudin Leo meminta pemerintah kota merevisi laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ tahun 2020.

“Kami dari dewan telah melihat dan menelaah LKPJ, namun sangat disayangkan masih ada beberapa hal yang memerlukan perbaikan dan kami harapkan menjadi catatan penting untuk selanjutnya agar dapat di perhatikan secara seksama,”ujarnya.

Menanggapi itu, Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi menilai hal itu sebagai bentuk dukungan dewan untuk perbaikan sistem agar menghasilkan kinerja yang lebih optimal.

“Dewan sudah berikan tanggapan yang menurut saya sangat membantu kita di Pemerintah Kota Makassar. LKPJ yang diserahkan masih perlu di revisi lagi dan catatannya agar kita lebih selektif. Artinya mari bekerja optimal,” kata Fatma.

Selain LKPJ 2020 yang perlu perbaikan, Dewan juga menyebut penanganan konflik antar kelompok yang sering terjadi di Kota Makassar kurang maksimal.

Dewan menyoroti kerja para petugas sosial dalam mendata warga.

“Semoga ibu Wawali bisa berkomunikasi dengan baik bersama bapak Wali Kota Makassar untuk segera menuntaskan persoalan klasik ini karena sangat mengganggu kenyamanan hidup masyarakat Makassar,” ujar Sekretaris Komisi D Saharuddin Said.