BONE,SULSELEKSPRES.COM – Pergeseran pejabat eselon II setingkat kepala dinas atau pimpinan OPD segera bergulir.
Bupati Bone HA.Fahsar Mahdin Padjalangi bakal merotasi jabatan jajaran kabinet tafadhal jilid II berdasarkan hasil assement.
“Mutasi segara saya lakukan, masih sementara digodok, tetapi waktunya tidak akan lama lagi mau melihat semua hasil asesmen dulu, seandainya mau saya biar besok kita lakukan mutasi,” canda Fahsar sembari tersenyum.
Bupati Bone dua periode itu bakal menempatkan pejabatnya dengan mengacu pada hasil asesmen yang sudah dijalani para pejabat eselon II beberapa waktu lalu.
BACA:Â Usai Dilantik, 45 Anggota DPRD Bone Gelar Ramah Tamah
“Tentunya salah satu pertimbangan besar saya dengan melihat hasil asesmen di mana cocok yang bersangkutan di tempatkan, setelah diuji kompetensi, nanti kita akan tempatkan berdasarkan hasil uji kompetensi dan pertimbangan terakhir ke Bupati. Walaupun dia jago disitu kalau saya bilang tidak cocok ya tidak cocok,” ujar Ketua DPD II Golkar Bone kepada sulselekspres.com Rabu, (14/08).
Lanjut, Ketua Kwarcab Pramuka Bone menjelaskan banyaknya jabatan setingkat eselon II yang kosong saat ini, dikarenakan adanya sejumlah pejabat yang pensiun, untuk itu kita akan melihat kemampuan posisi atau jabatan yang cocok bagi para pejabat itu.
“Yang jelas dasar kita adalah uji kompetensi. Dari situlah nanti kita melihat yang mana kosong itu yang kita lelang,” jelasnya.
BACA:Â Bupati Bone: Pemkab Dan DPRD Mitra Kerja
Sebelumnya, sebanyak 34 pejabat jajaran eselon II lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone, sudah menjalani assessment, selama dua hari, Jumat – Sabtu (21-22/6/2019) lalu.
Assessment tersebut berlangsung di kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar.
Diketahui, mutasi berdasarkan asesmen tersebut merupakan mutasi perdana, Bupati dan Wakilnya Dr A Fahsar M Padjlangi – Ambo Dalle usai kembali memenangkan Pilkada Bone 2018 lalu.
Sejumlah jabatan yang lowong yaitu, Kepala Dinas Perindustrian, Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pengairan Dan Sumber Daya Air (PSDA), Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DKPP), Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial, dan Inspektorat Daerah.