Pemkab Bone Raih Penghargaan dari Ombudsman RI

BONE, SULSELEKSPRES.COM – Penjabat Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Muhammad Arsjad, mengapresiasi sejumlah kabupaten kota yang masuk zona hijau untuk Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 Tingkat Pemerintah Daerah Provinsi Sulsel oleh Ombudsman RI.

“Kita memberi apresiasi yah kepada Kabupaten/Kota khususnya yang opininya meningkat dari (zona) kuning ke hijau dan hijau pun juga menjadi yang tertinggi. Tahun ini Pinrang yang tadinya tinggi sekarang tertinggi,” katanya.

Sekedar diketahui sebanyak 16 dari 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan mendapatkan penghargaan dari Ombudsman RI dalam acara Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 Tingkat Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang digelar, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Kamis 25 Januari 2024.

Ke 16 Kabupaten/Kota yang mendapat predikat tertinggi dan tinggi dengan zona hijau dalam pelayanan publik ini, kata Arsjad, menjadi pembelajaran bagi delapan kabupaten/kota lainnya yang masih berada di zona kuning untuk dapat memberikan dan meningkatkan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

“Tentu ini menjadi pembelajaran untuk kabupaten/kota yang lain apa yang harus kita lakukan. Pinrang itu bisa menjadi ‘Best Practice’ untuk melihat bagaimana potret pelayanan (publik) yang baik bisa kita lihat kesana, ndak usah jauh-jauh kita studi banding di Pinrang ini ada,” ungkapnya.

Meski begitu, Arsjad mengaku bersyukur pelayanan publik di 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan tidak ada lagi yang masuk kategori zona merah. Hal tersebut menandakan kualitas pelayanan publik pemerintah kabupaten/kota terus meningkat dan pemerintah daerah tersebut juga terus melakukan pembenahan terhadap peningkatan pelayanan publik di daerahnya masing-masing.

Sementara itu, Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng berharap Pemerintah Kabupaten/Kota yang masuk dalam zona hijau pelayanan publik untuk dapat terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

“Yang hijau dengan tertinggi cuma Pinrang kategori A yang lain itu hijau tipis bagi saya, hijau B yah. Jadi PR nya bagaimana hijau tipis ini, tahun ini ketika diukur lagi itu menjadi hijau tebal dari B ke A. Karena hanya satu kan yang tertinggi,” harapnya.

Untuk yang masuk zona kuning, menurut Robert, mendapat penilaian yang biasa saja, tidak buruk dan tidak juga berkategori luar biasa atau termasuk kategori sedang. Untuk itu, Ia pun mendorong komitmen para kepala daerah untuk terus berbenah meningkatkan kualitas pelayanan publiknya kedepan agar bisa naik tingkat ke zona hijau.

Yusnadi

BONE, SULSELEKSPRES.COM – Penjabat Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Muhammad Arsjad, mengapresiasi sejumlah kabupaten kota yang masuk zona hijau untuk Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 Tingkat Pemerintah Daerah Provinsi Sulsel oleh Ombudsman RI.

“Kita memberi apresiasi yah kepada Kabupaten/Kota khususnya yang opininya meningkat dari (zona) kuning ke hijau dan hijau pun juga menjadi yang tertinggi. Tahun ini Pinrang yang tadinya tinggi sekarang tertinggi,” katanya.

Sekedar diketahui sebanyak 16 dari 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan mendapatkan penghargaan dari Ombudsman RI dalam acara Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 Tingkat Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang digelar, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Kamis 25 Januari 2024.

Ke 16 Kabupaten/Kota yang mendapat predikat tertinggi dan tinggi dengan zona hijau dalam pelayanan publik ini, kata Arsjad, menjadi pembelajaran bagi delapan kabupaten/kota lainnya yang masih berada di zona kuning untuk dapat memberikan dan meningkatkan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

“Tentu ini menjadi pembelajaran untuk kabupaten/kota yang lain apa yang harus kita lakukan. Pinrang itu bisa menjadi ‘Best Practice’ untuk melihat bagaimana potret pelayanan (publik) yang baik bisa kita lihat kesana, ndak usah jauh-jauh kita studi banding di Pinrang ini ada,” ungkapnya.

Meski begitu, Arsjad mengaku bersyukur pelayanan publik di 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan tidak ada lagi yang masuk kategori zona merah. Hal tersebut menandakan kualitas pelayanan publik pemerintah kabupaten/kota terus meningkat dan pemerintah daerah tersebut juga terus melakukan pembenahan terhadap peningkatan pelayanan publik di daerahnya masing-masing.

Sementara itu, Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng berharap Pemerintah Kabupaten/Kota yang masuk dalam zona hijau pelayanan publik untuk dapat terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

“Yang hijau dengan tertinggi cuma Pinrang kategori A yang lain itu hijau tipis bagi saya, hijau B yah. Jadi PR nya bagaimana hijau tipis ini, tahun ini ketika diukur lagi itu menjadi hijau tebal dari B ke A. Karena hanya satu kan yang tertinggi,” harapnya.

Untuk yang masuk zona kuning, menurut Robert, mendapat penilaian yang biasa saja, tidak buruk dan tidak juga berkategori luar biasa atau termasuk kategori sedang. Untuk itu, Ia pun mendorong komitmen para kepala daerah untuk terus berbenah meningkatkan kualitas pelayanan publiknya kedepan agar bisa naik tingkat ke zona hijau.

Yusnadi