MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Rismawati Kadir Nyampak mengaku, kaget saat mendengar kabar namanya masuk dalam daftar kader partai Golkar yang dipecat.
Sebab, kata Risma sapaan akrabnya Rismawati Kadir Nyampak, sampai hari ini Senin (12/2/2018) belum mengetahui bila dirinya salah satu dari tiga kader partai beringin rindang itu.
BACA: Nurdin Halid ‘Habisi’ Kekuatan Klan Yasin Limpo di Golkar Sulsel
“Saya belum bisa berbicara banyak karena saya tahunya juga dari media,” kata legislator DPRD Sulsel itu, saat dihubungi melalui telepon selulernya, Senin (12/2/2018) malam.
Bahkan, kata Risma, belum tahu jika pemecatan dirinya telah di usulkan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, sebab tidak ada penyampaian dari partai sebelumnya. Sehingga dirinya tidak tahu menahu indikator pemecatan tersebut.
Risma juga, sesalkan sikap partainya, yang tidak memberikan informasi terdahulu kepada yang bersangkutan, apalagi dirinya dituduh memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon yang bukan usungan Golkar.
BACA: DPP Golkar Siapkan PAW Tiga Anggota DPRD
“Tidak ada penyampaian dari partai. Jadi indikator pemecatan saya bemum tahu juga,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Sekjen DPP Partai Golkar, Hakim Kamaruddin mengatakan, dua legislator DPRD Sulsel dan satu legislator DPRD Kabupaten Gowa akan disiapkan Pergantian Antara Waktunya (PAW).
Menurutnya, Rahmansyah, Ansar Jainal Batte dan Rismawati Kadir Nyampak, adalah kader yang sudah terindikasi melakukan pelanggaran terhadap partai.
“Mereka sudah melanggar aturan main partai Golkar,” ungkapnya saat ditemui di Four Point By Sheraton, Jalan Landak Baru Makassar, Senin (12/2/2018) sore.
Diketahui, tiga kader partai berlambang beringin rindang itu, sudah terang-terangan mendukung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar (IYL-Cakka).
“Mereka sudah lama terindikasi kuat memberikan dukungan kepada pasangan lain di Pilgub Sulsel,” ungkap politisi DPP Golkar itu.
Selain itu, semua kader dalam internal partai harus mengikuti aturan berlaku, termasuk untuk mendukung usungan Golkar. Namun ketika ada yang melanggar perintah sesuai aturan, sudah sewajarnya diberikan sanksi terburuk hingga digantikan posisinya sebagai legislator.
“Kader harus tahu konsekuensi keanggotaan. Apalagi kader Golkar. Jadi kalau sudah diberhentikan sebagai kader, maka secar tidak langsung akan digantikan sebagai anggota DPRD,” tegasnya.
Penulis: Abdul Latif
