MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Penjabat (Pj) Walikota Makassar, Rudy Djamaluddin, menepis tudingan sejumlah pihak, termasuk DPRD kota Makassar, terkait dugaan penyelewengan realisasi anggaran Covid-19.
Sebelumnya, pihak DPRD kota Makassar, khususnya pihak Badan Anggaran (Banggar) merasa geram terhadap pemerintah kota Makassar atas keterlambatan penyerahan KUA PPAS anggaran perubahan.
Selain itu, pihak Pemkot juga dianggap tidak teansparan terkait realisasi anggaran Covid-19. Sebab masih ada sisa anggaran sekitar 98 miliar rupiah yang belum diketahui rimbanya sampai saat ini.
Menanggapi hal ini, Rudy mengaku pihaknya sangat transparan terkait anggaran penanganan Covid-19. Bahkan, Rudy mengatakan bahwa pihaknya sempat mengumumkan kepada publik melalui media.
Tujuannya tidak lain untuk menjawab tudingan yang dialamatkan kepada dirinya dan seluruh jajarannya Pemerintah kota Makassar.
“Apanya lagi yang tidak transparan?Kemarin saya umumkan di koran sebagai respon beberapa keinginan teman-teman Ormas,” ujar Rudy saat ditemui di Ruang Rapat Sipakatau, Gedung Balaikota Makassar, Senin (05/10/2020).
BACA:Â Krisis Air Bersih di Musim Kemarau, Warga Tallo Mengeluh ke Legislator Ray Suryadi
Rudy juga mengaku telah menyerahkan laporan realisasi anggaran penanganan Covid-19 tersebut kepada pihak DPRD kota Makassar, sebagai bentuk pertanggungjawaban.
“Di dewan sudah di laporkan semua. Ini bagian keuangan saya sudah tanyakan, lapor,” lanjut Rudy.
Dengan begitu, Rudy menegaskan bahwa tudingan yang dialamatkan pada dirinya dan jajaran pemerintah kota Makassar tidak benar adanya. Ia bahkan mempersilakan semua pihak yang ingin mempertanyakan soal ini untuk datang langsung menemyi dirinya.
“Apa yang mau ditutupi? Saya sampaikan, justru kita kasih lihat banyak orang, itu bagus. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan datang minta, nanti kita kasih,” tutupnya.
