MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Papan reklame videotron milik Hotel Grand Clarion, telah melakukan penunggakan pajak sebesar Rp 3,2 miliar sejak tahun 2013 lalu.
Penunggakan pajak tersebut menuai reaksi keras dari legislator Kota Makassar, bahkan mereka meminta untuk segera menutup papan reklame videotron tersebut.
Ketua Komisi C DPRD Makassar, Rahman Pina menyebutkan agar Bapenda tidak tebang pilih terhadap sejumlah hotel termasuk Hotel Clarion dalam melakukan penindakan terhadap penunggak pajak.
Olehnya itu, ia meminta Bapenda untuk memasangkan spanduk tanda peringatan bahwa videotron tersebut belum melunasi pajak.
BACA: Banggar DPRD Makassar Minta Tarif PBB Tak Bebankan Warga
“Saya meminta kepada Bapenda agar tidak tebang pilih dan menindaki pajak videotron Hotel Clarion,”tegas legislator fraksi Golkar tersebut saat dikonfirmasi digedung DPRD Makassar, Kamis (5/10/2017)
Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pendapan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, Irwan Adnan mengatakan papan reklame videotron bermasalah akan ditutup.
“Pokoknya (Clarion) kalau ndak bayar pasti kita sikat,” kata Irwan Adnan di Gedung DPRD Makassar, Kamis (5/10/2017).
Menurut Irwan Adnan, bukan hanya Hotel Grand Clarion yang masih menunggak pajak, melainkan masih terdapat banyak hotel lainnya yang juga tidak tertib pajak. Hanya saja Irwan Adnan tidak merinci hotel mana saja yang menunggak pajak.
“Bukan cuma mereka saja (Clarion) banyak juga yang lain, hampir kita tidak ketahui,”tutupnya.
