25 C
Makassar
Saturday, July 27, 2024
HomeMetropolisSoroti Proyek Bendungan di Bone, DPRD Sulsel Mulai Panggil Pihak Terkait

Soroti Proyek Bendungan di Bone, DPRD Sulsel Mulai Panggil Pihak Terkait

- Advertisement -

SULSELEKSPRES.COM – DPRD Sulawesi Selatan bergerak cepat menyikapi pembangunan bendungan Lalengrie di kabupaten Bone yang dibangun di tengah hutan, tanpa air dan jauh dari area persawahan.

“Segera akan kita panggil pihak pihak yang terkait. Mulai dari kadis PUTR, konsultan perencana, kontraktor hingga camat setempat yang dianggap mengetahui proses penentuan lokasi bendungan,”kata Ketua Komisi D Rahman Pina, Jumat, (30/4/2021).

Sebelumnya, rombongan DPRD Sulawesi Selatan yang tergabung dalam tim LKPJ gubernur tahun 2020 meninjau pembangunan bendungan Lalengrie di kabupaten Bone. Bendungan ini sudah dua kali mendapat alokasi anggaran dengan total Rp 61 miliar.

Hanya saja, DPRD geleng geleng kepala setelah melakukan peninjauan ternyata bendungan yang mendapat kucuran dana pinjaman PEN itu berada di gunung tanpa air. Di tengah hutam pula yang jauh dari persawahan.

“Kalau ini bukan bendungan namanya, tapi kolam ikan atau embung. Ada ada saja mereka ini,”kata anggota DPRD Sulsel, H Suwardi Haseng, ketika mengunjungi lokasi.

Informasi yang beredar pasca kunjungan DPRD Sulsel ke Lalengrie, ternyata proyek yang akan berakhir kontrak kerjanya 31 Mei 2021 itu, tidak lewat perencaan awal. “Itu tiba tiba muncul karena ada desakan dari staf khusus dari kantor gubernur,”kata seorang sumber di lokasi.

Menurut dia, bendungan awal yang melalui perencanaan itu, hanya senilai Rp 21 Miliar di APBD 2020, lalu kemudian bertambah Rp 40 miliar di tahun 2021.

Tapi ia tak menyebut staf khusus di kantor gubernur yang disebut sebut berada dibalik pembangunan bendungan Lalengrie. Apakah staf khusus gubernur atau wakil gubernur. Karena sejak pemerintahan Nurdin Abdullah- Andi Sudirman Sulaiman, ada puluhan staf khusus dianggkat yang kemudian belakangan dipersoalkan DPRD, bahkan minta dibubarkan.

Ditanya terkait keterlibatan staf khusus di kantor gubernur dalam mega proyek Lalengrie, ketua komisi D Rahman Pina, tak ingin berandai andai.

“Jangan percaya rumor katanya katanya. Kita akan fokus di urusan pekerjaan dan manfaat setelah proyek itu selesai,”katanya.

- Advertisement -

SULSELEKSPRES.COM – DPRD Sulawesi Selatan bergerak cepat menyikapi pembangunan bendungan Lalengrie di kabupaten Bone yang dibangun di tengah hutan, tanpa air dan jauh dari area persawahan.

“Segera akan kita panggil pihak pihak yang terkait. Mulai dari kadis PUTR, konsultan perencana, kontraktor hingga camat setempat yang dianggap mengetahui proses penentuan lokasi bendungan,”kata Ketua Komisi D Rahman Pina, Jumat, (30/4/2021).

Sebelumnya, rombongan DPRD Sulawesi Selatan yang tergabung dalam tim LKPJ gubernur tahun 2020 meninjau pembangunan bendungan Lalengrie di kabupaten Bone. Bendungan ini sudah dua kali mendapat alokasi anggaran dengan total Rp 61 miliar.

Hanya saja, DPRD geleng geleng kepala setelah melakukan peninjauan ternyata bendungan yang mendapat kucuran dana pinjaman PEN itu berada di gunung tanpa air. Di tengah hutam pula yang jauh dari persawahan.

“Kalau ini bukan bendungan namanya, tapi kolam ikan atau embung. Ada ada saja mereka ini,”kata anggota DPRD Sulsel, H Suwardi Haseng, ketika mengunjungi lokasi.

Informasi yang beredar pasca kunjungan DPRD Sulsel ke Lalengrie, ternyata proyek yang akan berakhir kontrak kerjanya 31 Mei 2021 itu, tidak lewat perencaan awal. “Itu tiba tiba muncul karena ada desakan dari staf khusus dari kantor gubernur,”kata seorang sumber di lokasi.

Menurut dia, bendungan awal yang melalui perencanaan itu, hanya senilai Rp 21 Miliar di APBD 2020, lalu kemudian bertambah Rp 40 miliar di tahun 2021.

Tapi ia tak menyebut staf khusus di kantor gubernur yang disebut sebut berada dibalik pembangunan bendungan Lalengrie. Apakah staf khusus gubernur atau wakil gubernur. Karena sejak pemerintahan Nurdin Abdullah- Andi Sudirman Sulaiman, ada puluhan staf khusus dianggkat yang kemudian belakangan dipersoalkan DPRD, bahkan minta dibubarkan.

Ditanya terkait keterlibatan staf khusus di kantor gubernur dalam mega proyek Lalengrie, ketua komisi D Rahman Pina, tak ingin berandai andai.

“Jangan percaya rumor katanya katanya. Kita akan fokus di urusan pekerjaan dan manfaat setelah proyek itu selesai,”katanya.

spot_img
spot_img
spot_img

Headline

Populer

spot_img