![](https://sulselekspres.com/wp-content/uploads/2024/07/Banner-KPU.jpeg")
MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM– Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman berharap bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat disalurkan sesuai peruntukan untuk masyarakat yang membutuhkan.
Tak hanya itu, Bantuan sosial, kata Wagub diharapkan tidak dikaitkan dengan persoalan politik, mengingat saat ini merupakan momen menjelang Pemilu 2019 April mendatang.
BACA: Wagub Sulsel Tinjau Pembangunan Jalan di Desa Bira
Wagub mengaku sudah melakukan diskusi dengan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah seperti terkait penguatan program dari pusat. Sehingga kata Andi Sudirman dari matriks ini dapat diketahui bantuan yang belum dilaporkan ke pusat.
“Program ini baru kita mulai paling tidak pokok utama dulu. Sementara kita lakukan pendataan terlebih dahulu, rapikan data, dalam waktu dekat ini, sehingga kita bisa bersinergi,” Jelasnya saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Bantuan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 di Hotel Gammara Makassar, Senin (18/3/2019).
BACA: IGI Minta Buat Perda Perlindungan Guru, Wagub Sulsel : Harus Dikaji Dulu
Selain itu, menurut Wagub saat ini Pemprov Sulsel tengah berupaya melakukan sinergi dengan Pemda Kabupaten Kota untuk menghasilkan data yang valid.
“Kami sudah mempunyai pendataan reguler dari Kementerian sosial, dari Bupati karena Bupati sendiri mengusulkan untuk data-data yang kita minta, tentu ini kita mau update, karena di sana kita perlu data yang baik, sehingga pemkab/kota dan pemprov ini bisa bersinergi didalam perbaikan data, sehingga bisa tepat sasaran,” tukasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulsel Ilham A. Gazaling dalam laporannya mengatakan, jika bantuan sosial adalah bentuk upaya pemerintah mengurangi beban masyarakat miskin dengan cara menilai kebutuhannya. Saat ini, bantuan tersebut seperti program keluarga harapan, bantuan kesejahteraan masyarakat dan bantuan non tunai.
Ilham juga menambahkan dengan adanya perjanjian kerja sama (MoU) yang telah disepakati antara Kementerian Sosial RI dengan kepolisian RI yang diharapkan bisa menghadirkan sinergitas pelaksanaan teknis di lapangan.
Untuk itu Ilham A Gazaling berharap agar bantuan sosial dari tingkat pusat sampai pada tingkat Kabupaten/Kota dapat terlaksana dengan baik.
