24 C
Makassar
Rabu, Juli 6, 2022
BerandaNasionalWapres JK Sebut Data Pangan Sejak 1997 Tidak Akurat

Wapres JK Sebut Data Pangan Sejak 1997 Tidak Akurat

- Advertisement -

MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam rapat koordinasi membahas penyempurnaan metode perhitungan produksi beras nasional mengungkapkan persoalan data pangan yang tidak akurat dimulai sejak tahun 1997.

“Kita baru rapat untuk mereview atau memeriksa daftar-daftar pertanyaan karena sudah 3 tahun data tentang produksi beras, padi, gabah tidak pernah dimuat lagi di BPS,”kata JK dalam siaran persnya diterima sulselekspres.com, Jumat (23/11/2018).

BACA: Ini Makna Pertemuan Prof Nurdin Abdullah dengan Jusuf Kalla

Rapat koordinasi berlangsung di Kantor Wapres, Jalan Medan Selatan, Jakarta Pusat, pada Kamis (22/10/2018). Hadir di dalam rapat tersebut Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto.

JK mengatakan, berbagai lembaga kompeten mulai dari BPS, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Badan Informasi Geospasial, serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) melakukan kajian untuk metode perhitungan produski beras.

BACA: UMI Anugerahi Doktor Honoris Causa Kepada Jusuf Kalla

“Kita kemudian mengambil suatu kesimpulan bahwa selama ini, sejak tahun 2000, sebelum tahun 2000 malah, sejak tahun 1997 terjadi suatu angka yang tidak sesuai dengan lapangan, ya itu angka produksi beras sejak 1997,” ujar JK.

Dengan demikian, menurut JK, persialan ini harus dibenahi sehingga persoalan data pangan ke depan tidak lagi simpang siur dengan melakukan penyempurnaan metode perhitungan produski beras yang dilakukan secara komprehensif untuk seluruh tahapan. Tahapan pertama, perhitungan luas lahan sawah dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) yang dibantu oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN).

BACA: Jusuf Kalla Usul Anggota DPR Bagusnya Pakai Kursi “Anti Ngantuk”

Tahapan kedua, perhitungan luas panen dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Ketiga, perhitungan produktivitas per hektar dilakukan oleh BPS. Tahapan keempat perhitungan gabah kering menjadi beras dilakukan oleh BPS.

BACA JUGA :  Pesan JK ke Warga Sulsel: Jangan Anggap Enteng Covid-19

“Jadi kesimpulannya data pangan ini sejak tahun 1997 memang dinilai tidak akurat,” tutup mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar itu.

Penulis: Abdul Latif
spot_img
spot_img

Headline