BONE, SULSELEKSPRES.COM – Biaya operasional Bupati dan Wakil Bupati Bone yang sebelumnya telah disepakati oleh pihak Pemkab Bone bersama DPRD sebesar Rp 1,6 Milyar lebih, terpaksa digeser untuk mencukupi biaya infrastruktur.
Pergeseran anggaran ini dilakukan dalam rapat anggaran di ruang Banggar DPRD Bone sejak Jumat, (06/12) malam.
Dalam rapat tersebut membahas hasil evaluasi RAPBD 2020 dari Provinsi, dimana memberi catatan agar anggaran untik infrastruktur dicukupkan 25 persen sesuai formula hasil perhitungan.
“Berdasarkan hasil evaluasi, ternyata anggaran infrastrukrur hanya 24,6 persen, makanya harus ditambah untuk mencukupi 25 persen dari formula,” Kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bone, Andi Hasanuddin kepada sulselekspres.com. Sabtu, (07/12) kemarin.
Mantan Kabid Anggaran BPKAD Bone menjelaskan kekurangan persentase anggaran untuk infrastruktur berdasarkan hasil evaluasi di provinsi tersebut sebesar 5 M, yakni hanya 125 M. Padahal berdasarkan formula, seharusnya 130 M.
“Makanya untuk mencukupi kekurangan itu, terpaksa ada beberapa kegiatan kita harus geser atau dikurangi porsi anggarannya, termasuk biaya operasional Bupati dan Wakil Bupati Bone dari 1,6 M lebih terpaksa dikurangi menjadi 600 juta,” jelasnya.
Lanjut, A.Hasanuddin sapaan A.Daddi menambahkan untuk tambahan anggaran infrastruktur ini tidak digunakan untuk menambah jenis kegiatan, melainkan hanya menambah volume kegiatan yang sudah diprogramkan sebelumnya.
“Misalnya rehabilitasi ruas jalan yang sebelumnya dianggarkan 2 kilometer menjadi 3 kilometer, tinggal disempurnakan dalam draft RAPBD,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Bone, H.Andi Fahsar Mahdin Padjalangi, mengakui adanya pemangkasan biaya operasional tersebut tidak menampik.
Menurutnya, ini dilakukan demi masyarakat banyak. (*)
Laporan: Yusnadi
