25 C
Makassar
Friday, June 14, 2024
HomeNasionalDemokrat ke Luhut: Taat Etika Publik atau Anda Adalah Serigala

Demokrat ke Luhut: Taat Etika Publik atau Anda Adalah Serigala

Penulis(*)
- Advertisement -

SULSELEKSPRES.COM – Kader Partai Demokrat Rachland Nashidik menyindir klaim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut wacana perpanjangan masa jabatan Presiden RI mendapat dukungan rakyat.

Menurut dia, demokrasi bukan sekadar perkara jumlah suara tapi mesti dikawal oleh ketaatan pada etika publik.

Pak Luhut, demokrasi harus dikawal oleh kebajikan personal dan ketaatan pada etika publik, bukan cuma perkara jumlah suara. Atau Anda adalah serigala dalam kalimat James Bovard: Demokrasi bukan dua ekor serigala dan seekor domba mengambil suara untuk memilih menu makan malam.” tulis Rachland melalui akun Twitternya dilihat, (12/3/2022).

Baca: Kritik Jokowi, Rachland: Anda Pemimpin Macam Apa?

Rachland juga meragukan klaim Luhut yang menyebut pemilih Demokrat mendukung penundaan pemilu.

“Basis pemilih Demokrat ada 7%. Setia dalam berkali-kali Pemilu. Mereka bersetia pada Demokrat karena menyukai figur SBY, pikiran dan kebijakannya. Tidak mungkin para pemilih ini menyetujui penundaan pemilu dan Presiden 3 periode padahal SBY menentangnya.” katanya.

Melalui channel Youtube Deddy Corbuzier, Luhut berbicara soal penundaan pemilu dan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden.

Baca: Rachland: Jenderal Moeldoko Tuna Etika

Dia mengatakan kalau wacana demikian adalah bagian dari demokrasi. Wacana ini bisa terwujud jika DPR dan MPR memberikan persetujuan.

“Soal mungkin atau tidak, itu DPR dan MPR yang menentukan. Tapi, bahwa ada wacana-wacana macam-macam di publik itu bagian dari demokrasi,” ujar Luhut.

Luhut mengaku memiliki data dari rakyat Indonesia yang menginginkan agar Pemilu 2024 ditunda.

Dari big data ini disebut masyarakat kelas menengah ke bawah menginginkan tidak ingin adanya kegaduhan politik di Indonesia akibat Pemilu 2024.

“Kita coba tangkap dari publik itu bilang kita mau habisin Rp110 triliun untuk memilih, keadaan begini. Ngapain sih Rp 110 triliun untuk Pilpres dengan Pilkada, kan serentak. Nah itu yang rakyat ngomong,” pungkasnya.

(*)

spot_img
spot_img
spot_img

Headline

Populer

spot_img