MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – DPD Partai Demokrat Sulawesi selatan menyambangi kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) kota Makassar, di Jalan Ap Pettarani, Jumat (12/11/2021).
Kedatangan mereka bertujuan untuk menyerahkan Surat Permohonan Perlindungan Hukum yang ditujukan kepada Mahkamah Agung (MA) RI.
Seperti diketahui, MA baru saja menolak permohonan uji formil dan uji materiil kubu Moeldoko terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono.
Ketua DPD Demokrat Sulsel, Ni’matullah Erbe mengatakan, pasca kemenangan partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di MA kemarin, kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh DPD di 34 Provinsi.
“Kami ingin memperlihatkan ke masyarakat bahwa Partai Demokrat menghadapi masalah, namun kami melawan dengan cara yang sesuai koridor hukum dan aturan yang berlaku,” ujar Ulla sapaan akrabnya kepada awak media.
Ulla berharap, kedepan agar aparat hukum terutama yudikatif itu bisa memahami sejak awal posisi kami secara hukum.
“Ini langkah antisipasi kemungkinan masih banyaknya gangguan kedepan dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, misalnya ada yang membentuk struktur ada yang menggunakan atribut demokrasi secara tidak sah,” jelas Wakil Ketua DPRD Sulsel itu.
Ulla pun mengapresiasi pihak PTTUN Makassar yang telah menerima kunjungan mereka dengan sangat kondusif akomodatif.
Turut hadir dalam rombongan diantaranya Sekretaris Demokrat Sulsel, Andi Irma Azizah, Ketua Fraksi Demokrat Sulsel Haidar Majid, Selle KS Dalle, Janwar Jauri, serta beberapa elit Demokrat Sulsel lainnya.
