25 C
Makassar
Wednesday, April 17, 2024
HomePolitikHerman Heizer Masuk Struktur Golkar Sulsel, MRP: Lecehkan Perjuangan Kader

Herman Heizer Masuk Struktur Golkar Sulsel, MRP: Lecehkan Perjuangan Kader

Penulis(*)
- Advertisement -

SULSELEKSPRES.COM – Usulan struktur baru Partai Golkar Sulsel terus menuai polemik. Tiga formatur menolak menyepakati usulan struktur yang sebelumnya disusun dan dikirim ketua terpilih Taufan Pawe.

Struktur hasil rumusan Taufan Pawe dianggap mengabaikan sistem kadernisasi di Partai Golkar. Terlebih karena adanya sejumlah nama baru yang disebut muncul dalam usulan tersebut.

Salah satu nama familiar dan mendapat banyak sorotan adalah Herman Heizer. Mantan Ketua Hipmi Sulsel tersebut dianggap orang baru yang bahkan belum memiliki KTA Golkar, lalu tiba-tiba ditempatkan sebagai wakil ketua DPD 1.

“Ada orang baru masuk bahkan belum punya KTA sudah jadi wakil ketua. Herman dan beberapa,” kata Risman Pasigai, (26/9/2020).

Menurut dia, Taufan Pawe menyusun sendiri struktur kepengurusan tanpa melibatkan formatur. Selain masuknya Herman, beberapa penempatan kader senior Golkar juga dikritik.

“Beliau menyusun kepengurusan sendiri sehingga tidak ada informasi dan peta kader yang pegang. Ini kan bisa di kategorikan melecehkan perjuangan dan komitmen kader,” katanya.

Herman sendiri saat dikonfirmasi menolak memberikan banyak tanggapan. Dia meminta untuk menanyakan soal dirinya masuk struktur kepada tim formatur.

Seperti diketahui, tiga formatur yakni Abdillah Natsir, Farouk M Betta, dan Imran Tenri Tata mengirim surat kepada DPP. Mereka meminta Airlangga mempertimbangkan usulan struktur yang dikirimkan Taufan Pawe sebelumnya.

Mereka menyebut Taufan Pawe menyusun struktur baru tanpa pertemuan resmi dengan formatur.

“Pertemuan yang terjadi hanya sebatas pertemuan biasa tanpa notulen maupun daftar hadir,” ujar Abdillah Natsir.

Untuk itu, Abdillah yang juga mantan sekretaris Golkar Sulsel ini berharap agar ketua umum dalam memediasi pertemuan antara TP dengan formatur lainnya sebelum menerbitkan SK.

“Kami ingin ketua umum dapat memediasi pertemuan sebelum menerbitkan SK,” harapnya.

(*)

spot_img

Headline

Populer

spot_img