SINJAI, SULSELEKSPRES.COM — Sebagai bentuk tindak lanjut atas aspirasi para penyuluh pertanian Tingkat Kecamatan, yang mengharapkan adanya sebuah wadah, dalam bentuk UPTD Penyuluh di Tingkat Kecamatan. Komisi II DPRD Sinjai, melakukan konsultasi ke Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yang dilaksanakan di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Jumat (26/1/2018).
Komisi II DPRD Sinjai yang dipimpin oleh H. Abdul Salam Dg Bali beserta seluruh Anggota, Ketua Balegda DPRD Sinjai, A. Zainal Iskandar, bersama Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Sinjai, Hj. Marwatiah, Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setdakab Sinjai, Janwar, dan Bagian Hukum dan HAM Setdakab Sinjai, disambut oleh Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Syamsul Rizal Syam.
Dalam kesempatan itu, Syamsul Rizal menyampaikan berbagai hal, dalam upaya pembentukan UPTD Penyuluh ini, seperti dasar hukum, syarat, dan ketersediaan anggaran daerah jika ingin membentuk UPTD ini.
“Membentuk UPTD untuk Penyuluh di tingkat Kecamatan ini, boleh saja, namun perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal jika ini memang ingin dilakukan, seperti faktor urgensinya dan ketersediaan anggaran Daerah, pada Dinas pertanian dalam menjalankan UPTD ini nantinya,” Ungkapnya
Sementara Ketua Balegda, A. Zainal Iskandar setelah konsultasi ini menyampaikan, bahwa, berdasarkan hasil konsultasi ini, “pemerintah dapat membentuk UPTD ataupun tidak, namun hal ini harus mempertimbangkan berbagai hal, urgensi pembentukan UPTD ini, peraturan perundang-undangan, serta garis kebijakan yang akan terbentuk nantinya,” Katanya.
Olehnya itu, Setelah konsultasi ini, Komisi II DPRD akan menghadirkan kembali pihak-pihak terkait, dalam rapat kerja Komisi II dalam upaya memutuskan, terkait aspirasi yang dibawa oleh para Penyuluh pertanian ini.(Adv)
