32 C
Makassar
Minggu, Mei 29, 2022
BerandaDaerahKontraS Sulawesi: Hentikan Perampasan Hak dalam Konflik Lonsum dan Masyarakat Adat Kajang

KontraS Sulawesi: Hentikan Perampasan Hak dalam Konflik Lonsum dan Masyarakat Adat Kajang

- Advertisement -

MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sulawesi, mengutuk dugaan pembongkaran paksa tenda dan rumah yang dibangun petani dan masyarakat adat Kajang oleh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Palangisang Estate yang dikawal oleh aparat keamanan.

Menurut Plt. Koordinator Kontras Sulawesi, Asyari Mukrim, kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan kejahatan serius yang dikutuk oleh masyarakat internasional dan dikatakan sebagai kejahatan “hostis humanis generis-musuh umat manusia.” Kata Asyari,

Negara harusnya bertanggung jawab atas segala bentuk perlindungan, pemenuhan dan pemajuan hak asasi manusia rakyat Indonesia dari segala bentuk kejahatan kemanusiaan yang menjatuhkan dan merendahkan nilai-nilai kemanusian.

“Pemahaman dan keyakinan ini menjadi penting untuk didudukkan kembali dengan melihat situasi yang sedang dihadapi oleh petani dan Masyarakat Adat Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan,” kata dia dalam keterangan berkata yang diperoleh, Senin (4/3/2019).

Sebelumnya, sejak 24 September 2018, Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) cabang Bulukumba, bersama petani dan masyarakat adat Ammatoa Kajang, dan warga dari beberapa desa menduduki wilayah HGU PT. London Sumatera (Lonsum) Bulukumba.

Warga yang menduduki lahan, ada sekitar 800 orang, datang dari desa Bonto Biraeng, Tambangang, Bonto Mangiring, Tamatto, Bonto Sunggu, Sangkala, Karassing, Balleanging, dan Bonto Baji.

Di sana, mereka mendirikan 40 tenda di lahan HGU sebagai tempat penginapan. Pendudukan itu dilakukan di kawasan Bukit Madu, desa Tamatto.

“Selama aksi berlangsung, mereka mengadakan diskusi dan berkunjung ke kantor Bupati Bulukumba untuk mendesak tim kecil yang sudah disepakati agar turun meninjau lokasi,” cerita Asyari.

KontraS Sulawesi mencatat, PT. London Sumatera (Lonsum) Bulukumba terlibat kasus perampasan tanah ulayat masyarakat Adat Ammatoa Kajang seluas 2.853 Ha yang tersebar di 4 kecamatan, yaitu Kec. Kajang, Kec. Herlang, Kec.Ujungloe, Dan Kec. Bulukumpa sejak keberadaanya tahun 1919.

BACA JUGA :  Kontras Sulawesi Kecam Kekerasan Hingga 2 Mahasiswa Unhalu Tewas

Kata Asyari, bila Berdasarkan Perda nomor 9/2015, dengan jelas dan terang membuktikan bahwa sebagian HGU milik PT.Lonsum Bulukumba berada dalam wilayah Adat Ammatoa Kajang yang dirampas oleh PT. Lonsum.

“Sampai saat ini, masyarakat adat Ammatoa Kajang masih terus berjuang mengeluarkan tanah mereka dari belenggu perampasan tanah dan ruang hidup masyarakat adat Kajang Bulukumba,” sebutnya.

Setelah beberapa bulan melakukan pendudukan, Sabtu, 2 Maret 2019, PT. Lonsum melalui pihak Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT. PP London Sumatera Indonesia, Tbk cabang Palangsiang Estate memaksakan untuk melakukan penanaman dan pembongkaran rumah-rumah warga dengan melibatkan Aparat Kepolisan dan TNI didalamnya.

“Situasi ini kami anggap sebagai upaya politik pecah bela antara masyarakat dan karyawan PT. PP Lonsum yang berusaha memperkeruh kondisi dengan melakukan tindakan intimidasi serta kekerasan terhadap petani yang bertahan dalam lokasi pendudukan,” terang dia.

Saat ini, menurut Asyari, Lonsum tidak mau berkompromi lagi meskipun sebenarnya tahapan mediasi masih berjalan, meski seperti pada 28 Februari 2019, Wakil Bupati dalam kunjungannya bersama Polres dan Dandim masih berjanji akan berupaya bertemu dengan Ammatoa sebagai Ketua Adat.

“Yang artinya proses mediasi ini sebenarnya belum selesai. Namun, Lonsum tidak memperdulikan hal tersebut,” tudingnya.

Sebelumnya, praktik perampasan lahan kembali terjadi pada hari Kamis, 17 Januari 2019 lalu. Lahan yang diklaim oleh masyarakat kembali ditanami karet oleh PT. Lonsum. Selain merusak, PT. Lonsum juga merusak 12 rumah kebun milik masyarakat Adat Ammatoa Kajang.

Hal serupa juga terjadi di lokasi Bonto Mangiring. Berdasarkan catatan KontraS Sulawesi, lahan yang telah ditanami jagung oleh masyarakat, belakangan ini kembali ditanami karet oleh PT. Lonsum Bulukumba.

BACA JUGA :  NGO di Makassar Kecam Perampasan PT Lonsum Ke Masyarakat Adat Kajang

Menurut Asyari, situasi tersebut, semestinya tidak dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan terhadap masyarakat adat Kajang yang sedang menjalani proses mediasi.
“Segala bentuk perampasan dan tindakan kekerasan politik terhadap masyarakat Adat dan masyarakat yang merasakan dampak perampasan lahan oleh PP. Lonsum adalah pengabaian terhadap UU Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 yang menjamin keadilan atas sumber penghidupan bagi kemamakmuran rakyat,” sebutnya.

Lebih jauh, situasi demikian kata dia, menunjukkan sikap pemerintah yang abai terhadap UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta UU Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya yang mestinya memberikan jaminan bagi segenap rakyat Indonesia untuk mendapatkan keadilan dan kesejahteraan atas sumber penghidupan yang layak dan bermartabat.

“Kami juga mencatat, dengan melihat bagaimana masyarakat adat Ammatoa Kajang sebagai salah satu entitas sosial yang dirugikan dalam perampasan tanah ini, bahwa pemerintah melalui berbagai institusi yang terkait tidak menghormati Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (UNDRIP) yang menjadi deklrasi universal terkait perlindungan Masyarakat Adat,” kata Asyari.

Karena itu, KontraS Sulawesi, mendesak Polda Sulsel dan Polres Bulukumba untuk menindak tegas pekerja PT. PP Lonsum yang melakukan perusakan dengan membongkar paksa rumah-rumah warga, sebab menurut KontraS, tindakan itu tidak memiliki hak dan wewenang.

“Serta memastikan proses hukum yang adil dan terbuka bagi masyarakat adat Kajang dan masyarakat yang melakukan pendudukan terhadap karyawan dan pekerja PT. PP Lonsum yang melakukan perusakan dengan membongkar rumah-rumah warga dan lahan masyarakat yang telah ditanami karena tidak memliki hak dan wewenang sesuai dengan kesepakatan mediasi,” ujar Asyari.

Tak hanya itu, KontraS juga menuntut Pemkab Bulukumba untuk bersikap tegas terhadap kesepakatan dalam proses mediasi serta terhadap segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh PT. PP Lonsum.

BACA JUGA :  Legislator DPRD Sulsel, Kompak Kenakan Pakaian Adat Kajang

“Terakhir, menyelesaikan segera konflik agraria masyarakat adat Kajang dan masyarakat yang berhadapan dengan PT. PP London Sumatera serta segala tindakan kekerasan terhadap petani dan masyarakat adat Kajang, Kabupaten Bulukumba,” tandas Asyari.

Penulis: Agus Mawan
spot_img
spot_img

Headline

IDR - Rupiah indonesia
USD
14.498,6
EUR
15.293,3
JPY
111,0
KRW
11,4
MYR
3.317,5
SGD
10.465,3