SULSELEKSPRES.COM – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif memberikan warning terhadap Pemprov Sulsel untuk memperhatikan sistem perizinan serta pengadaan barang dan jasa.
Pihak KPK menyebut perizinan serta pengadaan barang dan jasa di Sulsel bermasalah.
Baca: KPK Sambangi Kantor Daerah Jeneponto, Bupati Bilang Begini
“Saya tidak bisa memberikan soal perbandingan daerah lain, saya ingin katakan isu perizinan dan barang jasa di Sulsel pun bermasalah,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat ditemui di Anjungan Pantai Losari Makassar, Minggu (21/10/2018) dilansir dari Detikcom.
Syarif akan menemui Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dan kepala daerah lainnya untuk membahas masalah perizinan serta pengadaan barang dan jasa yang bermasalah. “Isu berhubungan perijinan dan barang jasa bisa dibicarakan dan ditekan,” ujarnya.
Baca: Dari Mengundurkan Diri Dari Partai dan Menteri, Idrus Marham Ungkap Statusnya di KPK
Syarif berharap sistem pengadaan barang dan jasa sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Termasuk sistem perizinan satu pintu.
“Iya salah satu sistem pengadaan barang jasa, perizinan satu pintu dan kita ingin putus perizinan dan pertemuan antara individu atau satu orang dengan orang lain,” katanya.
