Persentase 21,1% Stunting Gowa Ternyata Bukan Angka Riil Tapi Hasil Survei

Laporan Reportase (3): Nursyahril Daeng Se’re

Presiden Joko Widodo dengan tegas minta agar seluruh jajaran pemerintahan mulai tingkat pusat hingga desa/kelurahan bahu membahu menurunkan angka stunting 14% 2024

Nama program juga keren, “percepatan penurunan stunting” tapi dana untuk mendorong agar pelaksana lapangan bisa berlari cepat sangat memprihatinkan.

Kader binaan yang langsung bekerja memberi makan anak stunting hanya diberi upah Rp.100 ribu perbulan. Infonya tahun ini naik menjadi Rp.110 ribu perbulan. Uniknya meskipun angka perbulan naik tetapi ujung-ujungnya total sama karena jumlah bulan yang dikurangi, dari 11 bulan menjadi 10 bulan. Entah apa maksudnya?

Penjelasan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa, Sofyan Daud, dana tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Totalnya Rp.1,7 milyar.

Sofyan Daud mengakui angka itu kelihatan lumayan besar tetapi itulah yang digunakan untuk membayarkan upah kader yang berjumlah 1.770 orang.

Kemudian anggaran Rp.1,7 milyar yang dikelola oleh Dinas PP dan KB tidak boleh untuk anggaran makan anak stunting. Untuk itulah Sofyan Daud melakukan inisiatif membuat program dapur sehat atasi stunting (Dashat) yang dana atau bahan makanannya bersumber dari swadaya masyarakat dan dana desa.

“Secara kewenangan dinas kami tidak boleh memberikan PMT (pemberian makanan tambahan) secara langsung, karena itulah dibentuk program Dashat supaya kesannya yang melaksanakan itu desa,” kata Sofyan.

“Kami tidak boleh mengintervensi Dinas Kesehatan atau Dinas PMD, sesama bis kota tidak boleh mendahului, tetapi saya yakin mereka sudah paham.betul terkait anggaran ini,” tambahnya.

“Anggaran kami memang hanya untuk pendampingan langsung, Dinas Kesehatan diberikan anggaran untuk PMT, jadi setelah sasaran diberi PMT kader kami yang mantau naik atau tidak tinggi dan berat badannya”.

Dari penjelasan Sofyan Daud, sulselekspres.com, mencoba menggali lebih dalam terkait alur intervensi langsung ke anak stunting khususnya PMT. Bahwa alur intervensi adalah Dinas Kesehatan yang menyiapkan bahan PMT kemudian kader di lapangan yang mengelola?

“Idealnya seperti itu tetapi inikan persoalan koordinasi dan kolaborasi sulit juga” kilahnya.

Ditanya lebih jauh apa kesulitannya dalam koordinasi karena dirinya sekretaris TPPS, Sofyan mengatakan pihaknyan hanya bisa mengkoordinasikan karena masing-masing dinas ada pertanggungjawaban.

Sofyan Daud yang juga Ketua Perkadis nasional mengaku sering dalam pertemua-pertemuan Perkadis memberikan penekanan bahwa kalau memang mau komitmen menurunkan (angka stunting) harus dianggarkan.

“Jangan setengah-setengah, satu sisi kita ingin percepatan tetapi anggarannya tidak dipercepat, siapkan anggaran besar, karena ini hanya masalah pemberian makanan,” terangnya.

Berikutnya adalah wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Drg Abdul Haris Usman, pada laporan reportase (4).

Laporan Reportase (3): Nursyahril Daeng Se’re

Presiden Joko Widodo dengan tegas minta agar seluruh jajaran pemerintahan mulai tingkat pusat hingga desa/kelurahan bahu membahu menurunkan angka stunting 14% 2024

Nama program juga keren, “percepatan penurunan stunting” tapi dana untuk mendorong agar pelaksana lapangan bisa berlari cepat sangat memprihatinkan.

Kader binaan yang langsung bekerja memberi makan anak stunting hanya diberi upah Rp.100 ribu perbulan. Infonya tahun ini naik menjadi Rp.110 ribu perbulan. Uniknya meskipun angka perbulan naik tetapi ujung-ujungnya total sama karena jumlah bulan yang dikurangi, dari 11 bulan menjadi 10 bulan. Entah apa maksudnya?

Penjelasan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa, Sofyan Daud, dana tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Totalnya Rp.1,7 milyar.

Sofyan Daud mengakui angka itu kelihatan lumayan besar tetapi itulah yang digunakan untuk membayarkan upah kader yang berjumlah 1.770 orang.

Kemudian anggaran Rp.1,7 milyar yang dikelola oleh Dinas PP dan KB tidak boleh untuk anggaran makan anak stunting. Untuk itulah Sofyan Daud melakukan inisiatif membuat program dapur sehat atasi stunting (Dashat) yang dana atau bahan makanannya bersumber dari swadaya masyarakat dan dana desa.

“Secara kewenangan dinas kami tidak boleh memberikan PMT (pemberian makanan tambahan) secara langsung, karena itulah dibentuk program Dashat supaya kesannya yang melaksanakan itu desa,” kata Sofyan.

“Kami tidak boleh mengintervensi Dinas Kesehatan atau Dinas PMD, sesama bis kota tidak boleh mendahului, tetapi saya yakin mereka sudah paham.betul terkait anggaran ini,” tambahnya.

“Anggaran kami memang hanya untuk pendampingan langsung, Dinas Kesehatan diberikan anggaran untuk PMT, jadi setelah sasaran diberi PMT kader kami yang mantau naik atau tidak tinggi dan berat badannya”.

Dari penjelasan Sofyan Daud, sulselekspres.com, mencoba menggali lebih dalam terkait alur intervensi langsung ke anak stunting khususnya PMT. Bahwa alur intervensi adalah Dinas Kesehatan yang menyiapkan bahan PMT kemudian kader di lapangan yang mengelola?

“Idealnya seperti itu tetapi inikan persoalan koordinasi dan kolaborasi sulit juga” kilahnya.

Ditanya lebih jauh apa kesulitannya dalam koordinasi karena dirinya sekretaris TPPS, Sofyan mengatakan pihaknyan hanya bisa mengkoordinasikan karena masing-masing dinas ada pertanggungjawaban.

Sofyan Daud yang juga Ketua Perkadis nasional mengaku sering dalam pertemua-pertemuan Perkadis memberikan penekanan bahwa kalau memang mau komitmen menurunkan (angka stunting) harus dianggarkan.

“Jangan setengah-setengah, satu sisi kita ingin percepatan tetapi anggarannya tidak dipercepat, siapkan anggaran besar, karena ini hanya masalah pemberian makanan,” terangnya.

Berikutnya adalah wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Drg Abdul Haris Usman, pada laporan reportase (4).