25 C
Makassar
Saturday, July 27, 2024
HomeRagamPetugas Keamanan DPRD Makassar Minta Dievaluasi

Petugas Keamanan DPRD Makassar Minta Dievaluasi

- Advertisement -

MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DRPD kota Makassar, Azwar, meminta kepda pimpinan DPRD untuk mengevaluasi kinerja dari kesekwanan, Humas, dan petugas keamanan, secara menyeluruh.

Hal itu disampaikan Azwar usai terjadi insiden perusakan sejumlah fasilitas di Ruang Paripurna DPRD Kota Makassar oleh sejumlah oknum mahasiswa pada Selasa (1/9/2020) pagi.

Menurut keterangan Azwar, kejadian pagi tadi merupakan bagian dari kelalaian tiga elemen DPRD dimaksud, sebab tidak ada komunikasi yang baik antara mereka.

“Teman-teman mahasiswa kan kasihan, mungkin capek atau apa, terus tidak ada informasi efektif dari kesekwanan. Ya mereka melakukan insiden,” ujar Azwar saat ditemui di Gedung DPRD Kota Makassar, Selasa (1/9/2020) sore.

Dengan begitu, Azwar meminta kepada pimpinan DPRD Makassar agar ada evaluasi secara menyeluruh agar hal serupa tidak terjadi dikemudian hari.

“Tetapi khusus pada kesekwanan, kita meminta pimpinan DPRD untuk mengevaluasi semua kesekwanan, ya kehumasan, termasuk Satpol-PP yang ditugaskan disini,” pinta Azwar.

Lebih lanjut politisi PKS tersebut mengatakan, Gedung DPRD merupakan marwah anggota Dewan, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menjaganya dengan baik.

“Marwah DPRD ada di sini, apalagi Ruang Paripurna itu tempat berkumpulnya anggota dewan. Di tempat itulah Marwahnya,” jelasnya.

Senada dengan Azwar, anggota Komisi A DPRD Makassar lainnya, Kasrudi, turut mempertanyakan mudahnya gedung DPRD dibobol dan dirusak.

Ia mengindikasikan lemahnya tingkat pengamanan yang ada di dalam Gedung DPRD Makassar.

“Kenapa bisa dengan mudah ruangan paripurna dibobol. Tidak boleh, harusnya ada pengamanan di dalamnya,” jelas Kasrudi.

Kasrudi yang menerima aspirasi mahasiswa tersebut berujar, bahwa mahasiswa menuntut transparansi anggaran Covid-19. Mereka meminta kepada anggota DPRD kota Makassar untuk melakukan mediasi dengan pemerintah kota Makassar terkait hal tersebut.

“Mereka meminta transparansi anggaran Covid-19, ya kami sebagai anggota Dewan akan menerima aspirasi tersebut,” jelasnya.

- Advertisement -

MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DRPD kota Makassar, Azwar, meminta kepda pimpinan DPRD untuk mengevaluasi kinerja dari kesekwanan, Humas, dan petugas keamanan, secara menyeluruh.

Hal itu disampaikan Azwar usai terjadi insiden perusakan sejumlah fasilitas di Ruang Paripurna DPRD Kota Makassar oleh sejumlah oknum mahasiswa pada Selasa (1/9/2020) pagi.

Menurut keterangan Azwar, kejadian pagi tadi merupakan bagian dari kelalaian tiga elemen DPRD dimaksud, sebab tidak ada komunikasi yang baik antara mereka.

“Teman-teman mahasiswa kan kasihan, mungkin capek atau apa, terus tidak ada informasi efektif dari kesekwanan. Ya mereka melakukan insiden,” ujar Azwar saat ditemui di Gedung DPRD Kota Makassar, Selasa (1/9/2020) sore.

Dengan begitu, Azwar meminta kepada pimpinan DPRD Makassar agar ada evaluasi secara menyeluruh agar hal serupa tidak terjadi dikemudian hari.

“Tetapi khusus pada kesekwanan, kita meminta pimpinan DPRD untuk mengevaluasi semua kesekwanan, ya kehumasan, termasuk Satpol-PP yang ditugaskan disini,” pinta Azwar.

Lebih lanjut politisi PKS tersebut mengatakan, Gedung DPRD merupakan marwah anggota Dewan, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menjaganya dengan baik.

“Marwah DPRD ada di sini, apalagi Ruang Paripurna itu tempat berkumpulnya anggota dewan. Di tempat itulah Marwahnya,” jelasnya.

Senada dengan Azwar, anggota Komisi A DPRD Makassar lainnya, Kasrudi, turut mempertanyakan mudahnya gedung DPRD dibobol dan dirusak.

Ia mengindikasikan lemahnya tingkat pengamanan yang ada di dalam Gedung DPRD Makassar.

“Kenapa bisa dengan mudah ruangan paripurna dibobol. Tidak boleh, harusnya ada pengamanan di dalamnya,” jelas Kasrudi.

Kasrudi yang menerima aspirasi mahasiswa tersebut berujar, bahwa mahasiswa menuntut transparansi anggaran Covid-19. Mereka meminta kepada anggota DPRD kota Makassar untuk melakukan mediasi dengan pemerintah kota Makassar terkait hal tersebut.

“Mereka meminta transparansi anggaran Covid-19, ya kami sebagai anggota Dewan akan menerima aspirasi tersebut,” jelasnya.

spot_img
spot_img
spot_img

Headline

Populer

spot_img