Soal OTT Saber Pungli, Ini Tanggapan Danny Pomanto

Walikota Makassar hadiri acara Pelatihan Pemetaan Kematangan Anak Menuju Kesiapan Belajar oleh Universitas Patria Artha di Hotel Sahid Jaya Makassar, (11/8).foto/Hatim

MAKASSAR – Setelah tertangkapnya Andi Agung Saputra, Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) bersama Ombudsman Sulsel pada Kamis kemarin, akhirnya Walikota Makassar, Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto angkat bicara.

Kepala Seksi Pengawasan dan Pengaduan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, tertangkap setelah menerima uang suap perizinan sebesar Rp 4,5 juta yang diberikan oleh pelapor berinisiar R di depan Restoran Cepat Saji, Jl Sultan Hasanuddin, Makassar pada Kamis (10/8/2017).

Ini merupakan catatan hitam bagi Pemerintah Kota Makassar di tengah kegembiraan atas prestasi Adipura 3 kali berturut-turut.

Dengan adanya tindakan yang tidak senonoh seperti itu bisa saja berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Menjawab hal itu, Danny Pomanto sapaan akrab Walikota Makassar angkat bicara, bahwa dirinya mendukung penuh kinerja Tim Saber Pungli dan Ombudsman Sulsel.

“Kita sangat mendukung kinerja Tim Saber Pungli dan Ombudsman Sulsel, lebih banyak lebih bagus. Pokoknya kembangkan terus siapa saja yang terlibat dalam kasus itu,” ungkapnya kepada Sulselekspres.com setelah menghadiri seminar di Hotel Sahid Jaya Makassar, Jumat (11/8/2017).

Sementara itu, Ketua Ombudsman Sulsel, Subhan mengatakan, bahwa pihaknya telah banyak menerima laporan terkait dengan adanya pungutan liar (pungli) di lingkup Dinas Tata Ruang Pemkot Makassar.

“Hampir setiap hari kami terima laporan tentang Pungli, tapi kami tidak bisa menangkap. Jadi saya koordinasikan dengan polisi. Jadi deal-nya ini izin perubahan ruko jadi restoran Rp 15 juta antara pelapor dengan tersangka. Tapi pelapor hanya sanggupnya Rp 4,5 juta,” kata Subhan.

Subhan juga menambahkan, bahwa hal ini menandakan bahwa masih banyak oknum yang dengan leluasa melakukan pelanggaran dan belum bisa diberantas. Pemerintah Kota Makassar yang merupakan contoh bagi semua masyarakat, harus mampu menjadi teladan yang baik dan benar.

“Ini menjadi moment bagi Pak Walikota untuk membersihkan instansi yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat atas ulah oknum oknumnya,” lanjutnya saat di konfirmasi melalui telepon seluler.