Tingkatkan Kapasitas Pendamping PKH, Pj Bupati Bone Tekankan Ini

BONE, SULSELEKSPRES.COM – Dalam rangka upaya meningkatkan kapasitas Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bone. Pj. Bupati Bone Andi Islamuddin hadir membuka secara resmi kegiatan yang diprakarsai oleh Dinas Sosial Kabupaten Bone.

Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 110 orang pendamping yang tersebar di 27 kecamatan se- Kabupaten Bone, berlangsung di Aula Masjid Al – Markaz Al-Ma’arif, Jl. Ahmad Yani,
Selasa, (28/11/2023).

Dalam kesempatan tersebut turut hadir mendampingi Pj. Bupati Bone yakni Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bone Andi Mappangara dan Kepala Bidang Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Herman.

Dalam sambutannya PJ. Bupati Bone Andi Islamuddin
menegaskan kepada para pendamping PKH agar tidak terlibat dalam ranah politik. Ia juga menekankan bahwa program ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim dan bukan untuk kepentingan politik.

“Jangan coba-coba menggunakan program ini untuk mendukung salah satu kandidat karena bisa menimbulkan konflik kepentingan,” tegasnya.

Mantan Kepala BKPSDM Bone ini juga menyoroti pentingnya jalur koordinasi antara pendamping PKH dan pemerintah setempat.

Lebih lanjut Andi Islamuddin mengungkapkan keprihatinan terkait laporan dari Kepala Desa yang menunjukkan bahwa sejumlah pendamping PKH bekerja sendiri dan bahkan memanfaatkan bantuan ini untuk kegiatan kampanye politik dengan mengatasnamakan salah satu kandidat caleg.

“Saya minta jangan melenceng dari tupoksinya. Berkoordinasilah dari tingkat bawah, desa, kecamatan sampai kabupaten, supaya tidak menimbulkan konflik di bawah,” ungkap mantan Kepala Inspektorat.

Dikatakan dia, masa kampanye dimulai hari ini Selasa, 28 November 2023, Ia menekankan bahwa meskipun bertemu dengan calon legislatif adalah hal yang tidak dilarang, pendamping PKH harus menjalankan tugasnya tanpa menggunakan kapasitas untuk kepentingan politik tertentu.

“Jangan gunakan kapasitas kita untuk menguntungkan salah satu caleg, karena pasti yang lain akan menuntut,” tegasnya.

Dalam rangka upaya evaluasi, PJ. Bupati Bone mendorong sinergitas antara pendamping PKH dan pemerintah sebagai bentuk dukungan penuh terhadap program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat.

“Pendamping PKH ini bagian dari pemerintah, dan perlu adanya sinergi untuk mencapai tujuan bersama,” ujarnya.

Saat menyampaikan tujuan kegiatan ini, Andi Islamuddin, menyatakan komitmennya untuk mencapai Zero Kemiskinan Ekstrim pada tahun 2024. Ia mengungkapkan perlunya verifikasi ulang kelompok penerima manfaat PKH untuk memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar diberikan kepada yang membutuhkan. “Kita harus siap evaluasi. Ini penting agar anggaran bisa dialihkan kepada kegiatan pembangunan,” ungkapnya.

Dengan anggaran mencapai 96 miliar, PJ. Bupati Bone mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat kurang mampu. “Saya tekankan jalankan saja tugasnya, jangan lakukan yang melanggar supaya tidak terjadi pelanggaran,” kuncinya.

Dengan peningkatan kapasitas pendamping sosial PKH, Kabupaten Bone berharap dapat mempercepat pencapaian target Zero Kemiskinan Ekstrim pada tahun 2024.

BONE, SULSELEKSPRES.COM – Dalam rangka upaya meningkatkan kapasitas Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bone. Pj. Bupati Bone Andi Islamuddin hadir membuka secara resmi kegiatan yang diprakarsai oleh Dinas Sosial Kabupaten Bone.

Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 110 orang pendamping yang tersebar di 27 kecamatan se- Kabupaten Bone, berlangsung di Aula Masjid Al – Markaz Al-Ma’arif, Jl. Ahmad Yani,
Selasa, (28/11/2023).

Dalam kesempatan tersebut turut hadir mendampingi Pj. Bupati Bone yakni Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bone Andi Mappangara dan Kepala Bidang Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Herman.

Dalam sambutannya PJ. Bupati Bone Andi Islamuddin
menegaskan kepada para pendamping PKH agar tidak terlibat dalam ranah politik. Ia juga menekankan bahwa program ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim dan bukan untuk kepentingan politik.

“Jangan coba-coba menggunakan program ini untuk mendukung salah satu kandidat karena bisa menimbulkan konflik kepentingan,” tegasnya.

Mantan Kepala BKPSDM Bone ini juga menyoroti pentingnya jalur koordinasi antara pendamping PKH dan pemerintah setempat.

Lebih lanjut Andi Islamuddin mengungkapkan keprihatinan terkait laporan dari Kepala Desa yang menunjukkan bahwa sejumlah pendamping PKH bekerja sendiri dan bahkan memanfaatkan bantuan ini untuk kegiatan kampanye politik dengan mengatasnamakan salah satu kandidat caleg.

“Saya minta jangan melenceng dari tupoksinya. Berkoordinasilah dari tingkat bawah, desa, kecamatan sampai kabupaten, supaya tidak menimbulkan konflik di bawah,” ungkap mantan Kepala Inspektorat.

Dikatakan dia, masa kampanye dimulai hari ini Selasa, 28 November 2023, Ia menekankan bahwa meskipun bertemu dengan calon legislatif adalah hal yang tidak dilarang, pendamping PKH harus menjalankan tugasnya tanpa menggunakan kapasitas untuk kepentingan politik tertentu.

“Jangan gunakan kapasitas kita untuk menguntungkan salah satu caleg, karena pasti yang lain akan menuntut,” tegasnya.

Dalam rangka upaya evaluasi, PJ. Bupati Bone mendorong sinergitas antara pendamping PKH dan pemerintah sebagai bentuk dukungan penuh terhadap program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat.

“Pendamping PKH ini bagian dari pemerintah, dan perlu adanya sinergi untuk mencapai tujuan bersama,” ujarnya.

Saat menyampaikan tujuan kegiatan ini, Andi Islamuddin, menyatakan komitmennya untuk mencapai Zero Kemiskinan Ekstrim pada tahun 2024. Ia mengungkapkan perlunya verifikasi ulang kelompok penerima manfaat PKH untuk memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar diberikan kepada yang membutuhkan. “Kita harus siap evaluasi. Ini penting agar anggaran bisa dialihkan kepada kegiatan pembangunan,” ungkapnya.

Dengan anggaran mencapai 96 miliar, PJ. Bupati Bone mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat kurang mampu. “Saya tekankan jalankan saja tugasnya, jangan lakukan yang melanggar supaya tidak terjadi pelanggaran,” kuncinya.

Dengan peningkatan kapasitas pendamping sosial PKH, Kabupaten Bone berharap dapat mempercepat pencapaian target Zero Kemiskinan Ekstrim pada tahun 2024.