![](https://sulselekspres.com/wp-content/uploads/2024/07/Banner-KPU.jpeg")
SULSELEKSPRES.COM – Seruan yang dilontarkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arif Puyouno untuk menolak bayar pajak, karena menuding adanya kecurangan dalam Pilpres 2019, ditanggapi Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan, kewajiban membayar pajak telah diatur dalam undang-undang. Seharusnya, warga negara yang baik kata dia mentaati peraturan untuk memajukan bangsanya.
“Boleh meminta haknya tetapi juga kewajiban harus dilakukan,” kata dia, dilansir dari Kompas.com, Kamis (16/5/2019).
Lagi pula, Sri mengaku tak khawatir dengan ancaman dari Arif. Musababnya, ia merasa sebagian besar politisi juga tak setuju dengan seruan Arif.
“Kalau saya lihat di antara teman-teman politisi sendiri juga sudah pada berkomentar. Jadi saya tetap berharap bahwa masih banyak yang memiliki cara pendekatan ke negarawanan yang baik,” ujar Sri.
Menurut Sri Mulyani, pendapatan negara dari pajak dapat digunakan untuk banyak hal, termasuk kelangsungan partai politik.
“Karena mereka mendapat per kepala, jadi kalau ngga mau bayar pajak ya masak negaranya ngga jalan,” ucap dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menyampaikan kepada pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, agar tidak mengakui hasil Pilpres 2019.
Pendukung Prabowo-Sandiaga, kata Arief, juga tidak perlu mengakui pemerintah yang terbentuk pada periode 2019-2024.
Untuk itu, Arief menyerukan beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pendukung Prabowo-Sandiaga. Pertama, dengan menolak membayar pajak kepada pemerintah.
Sebab, pemerintah yang terbentuk dari penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak sah.
“Tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate itu adalah hak masyarakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019,” kata Arief.
