Cegah Kecurangan Pemilu, Bawaslu Sulsel Perkuat Kolaborasi dengan Media

MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Media dianggap cukup penting pada Pemilu 2024. Pasalnya, keduanya merupakan ujung tombak dalam pengawasan, sehat atau tidaknya pesta demokrasi, baik Pileg maupun Pilpres, 14 Februari nanti.

Ini diungkapkan Praktisi Media, Suparno ketika menjadi narasumber dalam diskusi bertemakan ‘Urgensi Keterbukaan Informasi Publik oleh Penyelenggara Pemilu’ yang diselenggarakan Bawaslu Sulsel di hotel D’Maleo, Makassar, Rabu, (29/11/2023).

Selain Suparno, turut hadir sebagai pembicara Koordinasi Divisi Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi Bawaslu Sulsel, Alamsyah dan Akademisi Universitas Hasanuddin, Dr. Hasrullah.

Suparno bercerita, pasca reformasi 1998, ketika pemilihan langsung baru dimulai, peran media sangat besar dalam mensukseskan pesta demokrasi.

“Saya teringat 1999 awal pertama kali pemilu, peran penting media mengawasi pemilu sangat besar. Karena waktu itu kita baru keluar dari masa Orde Baru, bagaimana masyarakat belum bisa menerima utuh informasi. Di situlah peran media, sangat kompeten, mengawal sehatnya pesta demokrasi,” ucap eks Ketua Timsel Komisioner Bawaslu Sulsel 2023 itu.

Diungkapkan Suparno, pola – pola masa Orde Baru dengan Pemilu 2024 terkesan ada kesamaan. Apalagi isu menyangkut netralitas TNI-Polri maupun ASN mulai diragukan.

Maka dari itu, disebutkan Suparno, Bawaslu dan Media perlu membangun sinergitas. Kendati tugas keduanya hampir memiliki kesamaan mengenai pengawasan.

Utamanya mencegah potensi kecurangan serta menimalisir isu perpecahan di tengah masyarakat seperti berita hoaks, isu SARA, politik uang maupun netralitas Aparatur Negara.

“Rasa – rasanya (Pemilu 2024) mirip – mirip (Orde Baru), maka dari itu kehadiran Bawaslu saya pikir menjadi lembaga sangat terpercaya, harapan publik melakukan pengawasan. Tapi Bawaslu tidak bisa jalan sendiri dengan perkembangan zaman saat ini. Bagaimana teman teman media menjadi partner Bawaslu, bersama menciptakan proses demokrasi yang sehat,” ucapnya.

Senada diutarakan Dr. Hasrullah. Dia menilai sinergitas Bawaslu dan Media perlu terjalin intens menghadapi momentum politik di 2024 ini. Pasalnya pergerakan opini publik melalui platform media sosial sulit dibendung.

“Sekarang yang luar biasa adalah Buzzer, karena sudah terang – terangan dan ini mencederrai demokrasi. Sehingga saya menganggap Pemilu yang harus ditongkrongi, pergerakan opini publik dalam pesta politik. Kemudian negatif kampaign yang berbahaya sekarang, soal netralitas, tapi kita tidak tahu ini milik siapa,” ucapnya.

Maka dari itu, Hasrullah mendorong Bawaslu Sulsel untuk membangun kolaborasi dengan kampus – kampus yang ada di Sulawesi Selatan dalam pengawasan Pemilu. Termasuk menggandeng Non Governmental Organization (NGO) yang punya integritas.

“Saya kira integritas harga mati, jadi Bawaslu ini malaikat tidak boleh berpihak, jadi tidak ada jalan lain kita mengajak orang – orang yang punya idealisme.
Jadi kalau perlu ajak kampus, saya menganggap kampus punya marwah minimal ini menjadi kolaborasi yang bagus . Kemudian mengajak NGO NGO yang punya idealisme,”saran Hasrullah.

Menanggapi ini, Alamsyah mengaku, sejauh ini pihaknya mengendepankan pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu. Pihaknya pun telah mengeluarkan sembilan imbauan berisi rentang larangan larangan penyelenggara Pemilu. Imbauan ini diharapkan betul – betul dipatuhi dengan mengacu pada aturan Undang – undang nomor 7 tahun 2017.

“Persoalan temuan dan laporan belum ada yang masuk ke kami. Tapi Bawaslu sudah ada imbauan kurang lebih 9 terkait masalah kampanye. Sampai sekarang masih kondusif, memang kita kedepankan pencegahan,” ucapnya.

Selain itu, Alamsyah menambahkan, Bawaslu Sulsel juga telah membuka posko di 24 Kabupaten/Kota di masa tahapan kampanye yang berlangsung 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Posko ini untuk Tim Fasilitasi Kampanye.

MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Media dianggap cukup penting pada Pemilu 2024. Pasalnya, keduanya merupakan ujung tombak dalam pengawasan, sehat atau tidaknya pesta demokrasi, baik Pileg maupun Pilpres, 14 Februari nanti.

Ini diungkapkan Praktisi Media, Suparno ketika menjadi narasumber dalam diskusi bertemakan ‘Urgensi Keterbukaan Informasi Publik oleh Penyelenggara Pemilu’ yang diselenggarakan Bawaslu Sulsel di hotel D’Maleo, Makassar, Rabu, (29/11/2023).

Selain Suparno, turut hadir sebagai pembicara Koordinasi Divisi Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi Bawaslu Sulsel, Alamsyah dan Akademisi Universitas Hasanuddin, Dr. Hasrullah.

Suparno bercerita, pasca reformasi 1998, ketika pemilihan langsung baru dimulai, peran media sangat besar dalam mensukseskan pesta demokrasi.

“Saya teringat 1999 awal pertama kali pemilu, peran penting media mengawasi pemilu sangat besar. Karena waktu itu kita baru keluar dari masa Orde Baru, bagaimana masyarakat belum bisa menerima utuh informasi. Di situlah peran media, sangat kompeten, mengawal sehatnya pesta demokrasi,” ucap eks Ketua Timsel Komisioner Bawaslu Sulsel 2023 itu.

Diungkapkan Suparno, pola – pola masa Orde Baru dengan Pemilu 2024 terkesan ada kesamaan. Apalagi isu menyangkut netralitas TNI-Polri maupun ASN mulai diragukan.

Maka dari itu, disebutkan Suparno, Bawaslu dan Media perlu membangun sinergitas. Kendati tugas keduanya hampir memiliki kesamaan mengenai pengawasan.

Utamanya mencegah potensi kecurangan serta menimalisir isu perpecahan di tengah masyarakat seperti berita hoaks, isu SARA, politik uang maupun netralitas Aparatur Negara.

“Rasa – rasanya (Pemilu 2024) mirip – mirip (Orde Baru), maka dari itu kehadiran Bawaslu saya pikir menjadi lembaga sangat terpercaya, harapan publik melakukan pengawasan. Tapi Bawaslu tidak bisa jalan sendiri dengan perkembangan zaman saat ini. Bagaimana teman teman media menjadi partner Bawaslu, bersama menciptakan proses demokrasi yang sehat,” ucapnya.

Senada diutarakan Dr. Hasrullah. Dia menilai sinergitas Bawaslu dan Media perlu terjalin intens menghadapi momentum politik di 2024 ini. Pasalnya pergerakan opini publik melalui platform media sosial sulit dibendung.

“Sekarang yang luar biasa adalah Buzzer, karena sudah terang – terangan dan ini mencederrai demokrasi. Sehingga saya menganggap Pemilu yang harus ditongkrongi, pergerakan opini publik dalam pesta politik. Kemudian negatif kampaign yang berbahaya sekarang, soal netralitas, tapi kita tidak tahu ini milik siapa,” ucapnya.

Maka dari itu, Hasrullah mendorong Bawaslu Sulsel untuk membangun kolaborasi dengan kampus – kampus yang ada di Sulawesi Selatan dalam pengawasan Pemilu. Termasuk menggandeng Non Governmental Organization (NGO) yang punya integritas.

“Saya kira integritas harga mati, jadi Bawaslu ini malaikat tidak boleh berpihak, jadi tidak ada jalan lain kita mengajak orang – orang yang punya idealisme.
Jadi kalau perlu ajak kampus, saya menganggap kampus punya marwah minimal ini menjadi kolaborasi yang bagus . Kemudian mengajak NGO NGO yang punya idealisme,”saran Hasrullah.

Menanggapi ini, Alamsyah mengaku, sejauh ini pihaknya mengendepankan pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu. Pihaknya pun telah mengeluarkan sembilan imbauan berisi rentang larangan larangan penyelenggara Pemilu. Imbauan ini diharapkan betul – betul dipatuhi dengan mengacu pada aturan Undang – undang nomor 7 tahun 2017.

“Persoalan temuan dan laporan belum ada yang masuk ke kami. Tapi Bawaslu sudah ada imbauan kurang lebih 9 terkait masalah kampanye. Sampai sekarang masih kondusif, memang kita kedepankan pencegahan,” ucapnya.

Selain itu, Alamsyah menambahkan, Bawaslu Sulsel juga telah membuka posko di 24 Kabupaten/Kota di masa tahapan kampanye yang berlangsung 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Posko ini untuk Tim Fasilitasi Kampanye.