Dukung Walikota, Dewan Makassar Minta Antisipasi Tenaga Kontrak Fiktif

MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Langkah Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto untuk mengevaluasi pegawai kontrak mendapat tanggapan dari DPRD Kota Makassar.

Anggota Komisi A DPRD Makassar, Azwar menilai bahwa langkah Walikota Makassar tersebut sudah tepat. Terlebih jumlah tenaga kontrak di lingkup Pemkot Makassar terus membeludak. Tenaga kontrak fiktif pun mesti diantisipasi.

“Untuk mengantisipasi adanya tenaga kontrak fiktif itu langkah yang bagus. Soal tenaga kontrak fiktif itu kita selalu ingatkan kaya data karena jumlah tenaga kontrak ini memang cukup besar, ”kata Azwar dikutip, Jumat (30/4/2021).

Azwar mengatakan, evaluasi tenaga kontrak ini setidaknya bisa mengefisienkan anggaran. Itu karena tiap tahun Pemkot Makassar menghabiskan kurang lebih Rp300 miliar hanya untuk menggaji ribuan tenaga kontrak.

“Sebagai pemimpin, beliau sudah tepat untuk mengecek kinerja orang-orang yang ada di instansinya. Ini untuk melihat kinerja mereka, ”tuturnya.

Kendati begitu, dia mengingatkan agar Danny Pomanto untuk obyektif. Apalagi masalah tenaga kontrak masalah masalah perut atau kesejahteraan masyarakat.

“Saya perlu ingatkan kalau ini berubahnya dengan mengganti atau memberhentikan orang karena ini berasal dari pendapatan dan kehidupan. Saya minta Pak Wali selektif. Jangan sampai ada kekeliruan, ”katanya.

MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Langkah Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto untuk mengevaluasi pegawai kontrak mendapat tanggapan dari DPRD Kota Makassar.

Anggota Komisi A DPRD Makassar, Azwar menilai bahwa langkah Walikota Makassar tersebut sudah tepat. Terlebih jumlah tenaga kontrak di lingkup Pemkot Makassar terus membeludak. Tenaga kontrak fiktif pun mesti diantisipasi.

“Untuk mengantisipasi adanya tenaga kontrak fiktif itu langkah yang bagus. Soal tenaga kontrak fiktif itu kita selalu ingatkan kaya data karena jumlah tenaga kontrak ini memang cukup besar, ”kata Azwar dikutip, Jumat (30/4/2021).

Azwar mengatakan, evaluasi tenaga kontrak ini setidaknya bisa mengefisienkan anggaran. Itu karena tiap tahun Pemkot Makassar menghabiskan kurang lebih Rp300 miliar hanya untuk menggaji ribuan tenaga kontrak.

“Sebagai pemimpin, beliau sudah tepat untuk mengecek kinerja orang-orang yang ada di instansinya. Ini untuk melihat kinerja mereka, ”tuturnya.

Kendati begitu, dia mengingatkan agar Danny Pomanto untuk obyektif. Apalagi masalah tenaga kontrak masalah masalah perut atau kesejahteraan masyarakat.

“Saya perlu ingatkan kalau ini berubahnya dengan mengganti atau memberhentikan orang karena ini berasal dari pendapatan dan kehidupan. Saya minta Pak Wali selektif. Jangan sampai ada kekeliruan, ”katanya.