MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin (Unhas) menggelar Diskusi Publik terkait situasi dan dinamika politik Indonesia belakangan ini, dengan mengangkat tema “Menyikapi Peran Mahasiswa dan Stabilitas Politik”, di Aula Syukur Abdullah Lantai 3 FISIP Unhas, Kamis (10/10/2019)
Dialog Publik ini membahas dinamika sosial politik, khususnya di Sulawesi Selatan dan Kota Makassar, dalam merespon berbagai polemik kebijakan Negara yang mewacana. Serta membahas peran mahasiswa dalam konteks dinamika tersebut.
Dibuka langsung oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unhas, Arsunan Arsin. Dalam sambutannya, Arsunan mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh FISIP Unhas untuk menggelar diskusi ini.
“Salah satu strategi jangka pendek dalam upaya merespon dinamika sosial politik saat ini adalah dengan mengoptimalkan diskusi publik. Tujuannya adalah agar mahasiswa itu paham apa yang mereka perjuangkan. Disinilah pentingnya diskusi publik ini,” kata Arsunan.
Sementara itu, Dekan FISIP Unhas, Armin Arsyad menjelaskan bahwa dirinya mendukung langkah yang ditempuh oleh bidang kemahasiswaan FISIP Unhas. Menurutnya, dalam demokrasi yang sehat, mahasiswa merupakan aktor yang terinformasi.
“Forum seperti ini dapat menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengetahui apa saja yang mereka perjuangkan itu dalam konteks kepentingan masyarakat sipil. Kita akan membahas dinamika sosial politik, termasuk tentang isu dua Undang-Undang yang sedang menjadi sorotan,” kata Armin.
Presiden BEM Unhas, Abdul Fatir Kasim, memaparkan tentang visi dan motif gerakan mahasiswa. Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk merespon keresahan masyarakat, sebab ada visi sebagai agent of change yang diemban.
“Jadi, tidak benar jika ada anggapan bahwa gerakan mahasiswa itu ditunggangi. Kami melakukan aksi karena menyampaikan aspirasi masyarakat. Bisa diperiksa, isu yang diangkat oleh mahasiswa itu adalah isu publik yang menjadi keresahan bersama,” kata Fatir.
Merespon hal tersebut, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Ina Kartika Sari, mengatakan bahwa dirinya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh mahasiswa. Namun demikian, ada kalanya anggota DPRD memiliki keterbatasan kewenangan dalam menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan mahasiswa.
“Kami percaya bahwa tuntutan mahasiswa itu merupakan harapan publik. Namun kewenangan kami terbatas. Meskipun demikian, namun apa yang menjadi aspirasi adik-adik mahasiswa telah kami teruskan. Kami juga mengawal apa yang telah kami teruskan itu,” kata Ina Kartika yang merupakan calon Ketua DPRD Sulawesi Selatan ini.
Sementara itu, Pemimpin Redaksi Harian Fajar, Arsyad Hakim mengulas bagaimana media massa berperan dalam mengawal gerakan mahasiswa. Menurutnya, sejarah pergerakan di Indonesia, bahkan di dunia, selalu memiliki visi yang sejalan dengan media. Yaitu, sama-sama memperjuangkan kepentingan publik. Media merupakan alat kontrol sosial, hal yang sama dengan semangat gerakan mahasiswa.
“Hampir tidak ada gerakan sosial yang berhasil tanpa dukungan media. Sejak awal media selalu hadir, karena tugasnya sama. Ketika ada kebijakan yang tidak pro kepada publik, media wajib hadir, baik ada atau tidak ada demo. Itulah sebabnya, dalam isu sosial akhir-akhir ini, seluruh media independen itu berpihak pada gerakan mahasiswa,” kata Hakim.
Ismail
