27 C
Makassar
Friday, March 29, 2024
HomeNasionalHarap Pilkada Ditunda, Muhammadiyah Minta Jokowi Pimpin Langsung Penanganan Covid-19

Harap Pilkada Ditunda, Muhammadiyah Minta Jokowi Pimpin Langsung Penanganan Covid-19

- Advertisement -
- Advertisement -

SULSELESKPRES.COM – Tingginya rasa cemas akan pandemi virus corona di Indonesia yang belum berakhir beberapa organisasi dan kelompok masyarakat pun terus bertambah menyampaikan agar Pilkada 2020 di tunda. Hal ini akibat kasus positif masih terus bertambah setiap hari.

Sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta pemerintah untuk menunda tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Selain itu juga ada organisasi dan kelompok masyarakat lainnya salah satunya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Terbaru, datang dari Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah meminta kepada KPU dan pemerintah untuk menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 lantaran pandemi virus corona (Covid-19) di Indonesia belum usai. Pihak terkait diharapkan mengutamakan keselamatan masyarakat.

Pernyataan sikap PP Muhammadiyah itu disampaikan Sekretaris Umum Abdul Mu’ti lewat konferensi pers yang disampaikan secara daringsebagaimana dilansir dari CNNIndonesia, Senin (21/9).

“Untuk menjamin pelaksanaan yang berkualitas, KPU hendaknya mempertimbangkan dengan seksama agar Pemilukada 2020 ditunda pelaksanaannya sampai keadaan memungkinkan,” kata Mu’ti dalam konferensi pers secara daring, Senin (21/9).

PP Muhammadiyah juga meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi secara menyeluruh penanganan Covid-19 yang dikerjakan selama ini oleh pemerintah. Jokowi perlu mengevaluasi menteri-menterinya agar penanganan corona bisa dilakukan secara optimal.

BACA: KAMI Nilai Presiden Jokowi Langgar Janji Jika Pilkada 2020 Dilanjutkan

“Presiden perlu mengevaluasi para menteri agar meningkatkan performa dan profesionalitas kerja sehingga tidak menimbulkan liabilitas pemerintahan dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” kata Mu’ti.

PP Muhammadiyah menganggap Jokowi perlu mengambil alih dan memimpin langsung penanganan corona di Indonesia agar lebih efektif, terarah, dan maksimal.

Kebijakan yang tegas dan komprehensif dalam penanganan Covid-19 juga perlu ada angka penularan bisa terus ditekan.

BACA JUGA :  RSUD Andi Makkasau akan Tambah Ruang Perawatan Pasien Covid-19

“Kehadiran Presiden sangat diperlukan di tengah gejala lemahnya kinerja dan sinergi antar kementerian,” kata Abdul.

Selain itu, PP Muhammadiyah lalu meminta Kementerian Dalam Negeri dan DPR untuk meninjau kembali pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ini. Ia menegaskan bahwa keselamatan bangsa serta keselamatan masyarakat jauh lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaan Pemilukada.

“Kita lihat baru pendaftaran dan sosialisasi saja terjadi klaster-klaster baru. Bahkan kita liat kekhawatiran semua pihak pelaksanaan pilkada gak mematuhi protokol, perayaan-perayaan dilakukan, dan pengumpulan massa terjadi,” kata Mu’ti.

Diketahui, dorongan penundaan Pilkada serentak 2020 menguat setelah lantaran banyak pasangan calon yang melanggar protokol dengan membawa massa saat mendaftar ke KPU pada 4-6 September lalu.

Bawaslu bahkan telah mencatat sebanyak 316 bapaslon dari 243 daerah melakukan pelanggaran protokol kesehatan dalam tahapan pendaftaran.

spot_img

Headline

Populer