MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Presiden Joko Widodo menanggapi protes keras kubu Prabowo-Sandiaga terkait dengan tayangan iklan kinerja pemerintah di bioskop yang dituding sebagai kampanye terselubung.
Sambil tertawa ringan, Presiden Jokowi menyatakan iklan itu informasi kinerja pemerintah yang harus disampaikan kepada masyarakat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
BACA JUGA:
4 Alasan Kuat Relawan Sahabat Rakyat Jokowi Optimis Menangkan Jokowi-Ma’ruf
 RMS For Jokowi Segera Deklarasi di 24 Daerah
Jokowi-Ma’ruf Berhasil Satukan Kekuatan Dua Tokoh Besar di Sulsel
“Itu memang tugas Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) menginfokan mana apa yang sudah, mana yang dalam proses, mana yang akan, dan mana yang belum (dikerjakan pemerintah),” kata Jokowi dilansir BBC Indonesia, Jumat (14/9/2018).
Di hadapan wartawan, Joko Widodo mengatakan, pemberitahuan kinerja pemerintah kepada masyarakat itu mirip yang dilakukan Kementerian Penerangan di masa Orde Baru.
“Kalau dulu, misalnya, Menteri Penerangan yang menerangkan (program pemerintah). Lalu masak suruh diem gini, gimana sih?” kata Jokowi, kemudian tertawa, sambil memperagakan menutup mulut.
Kampanye terselubung?
Sebelumnya, tayangan iklan kinerja pemerintahan Joko Widodo yang diputar semenjak pekan lalu di jaringan bioskop di seluruh Indonesia, telah diprotes oleh partai pendukung Prabowo-Subianto.
Iklan yang dibuat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika ini dituding sebagai kampanye terselubung untuk kepentingan Joko Widodo dalam pemilihan presiden tahun depan.
“Kominfo harus tahu batasan-batasan mana yang boleh dilakukan, dan mana yang tidak boleh dilakukan. Bioskop itu ruang privat, karena orang yang membayar yang bisa masuk,” kata politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahean, dalam laman BBC News Indonesia.
BACA JUGA:
Dulu Ada JK, Sekarang Jokowi Menang Karena Kinerja di Sulsel
Ngeri, Wanita Ini Kesurupan Usai Nonton Film Sabrina
Abaikan Permintaan Pihak Prabowo-Sandi, Gubernur Sulsel Tegaskan Dukung Full Jokowi-Ma’ruf
Menurutnya, semua iklan kinerja pemerintah yang menonjolkan Presiden Jokowi, sudah bisa dilkatakan sebagai kampanye, karena dia mencalonkan lagi sebagai kandidat presiden.
“Jadi, kalau ada iklan tentang kinerjanya itu adalah kampanye, dan harus dihentikan, dan tidak bisa masuk ke ruang privat seperti bioskop,” tegas Ferdinand.
Protes serupa juga diteriakkan politikus Partai Gerindra, Fadli Zon, yang juga menuntut agar iklan itu dihentikan dari tayangannya di bioskop-bioskop.
