Keterpurukan Ekonomi Makassar Tidak Akan Separah PSBB Pertama

MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Pemerintah pusat melalui Presiden Republik Indonesia, Djoko Widodo, telah memgeluarkan imbauan kepada seluruh Gubernur untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Upaya ini dilakukan untuk menekan angka penularan Covid-19, yang belakangan ini mengalami peningkatan drastis. Bahkan, Jokowi sendiri telah menginstruksikan Pulau Bali dan Pulau Jawa untuk menerapkan PSBB sejak tanggal (11/1/2021) sampai tanggal (25/1/2021) mendatang.

Menanggapi hal ini, Gubernur Sulawesi Srlatan, Nurdin Abdullah, menyatakan duri siap menerapkan PSBB, jima memang hal itu aifatnya harus untuk dilakukan.

Secara otomatis, jika memang PSBB di Sulsel diterapkan, maka kota Majassar juga sudah pasti melakukan hal yang sama. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi kembali menjadi sorotan.

Sejumlah pihak menilai, jika PSBB di Makassar diterapkan, maka perekonomian pasti akan menurun. Daya beli masyarakat juga pasti terpuruk.

Meski begitu, Akademisi Ilmu Ekonomi dari Universitas Negeri Makassar, Syamsu Alam, menilai PSBB kali ini tidak akan berpengaruh besar terhadap perekonomian kota Makassar.

Sebab, menurut Alam, pemerintah sudah memiliki banyak pengalaman dari PSBB sebelumnya. Selain itu, persiapan pemerintah juga dinilai jauh lebih baik dari pada PSBB pertama.

“Soal keterpurukan ekonomi di Makassar, tentu tidak akan separah PSBB pertama. Karena pemerintah sudah ada pengalaman sebelumnya. Antisipasinya juga sudah lebih siap,” jelas Alam kepada Sulselekspres.com, Sabtu (9/1/2021).

Selain itu, pemerintah kota Makassar juga kabarnya sudah menuediakan anggaran untuk pelaksanaan PSBB. Hal ini dibe arkan oleh juru bicara Badan Anggaran DPRD kota Makassar, Mario David.

Legislator dari fraksi Partai Nasdem yang tergabung di Komisi B (Bidang Ekonomi dan Keuangan) DPRD kota Makassar itu mengatakan, setidaknya ada anggaran sekitar 50 miliar rupiah yang siap digunakan untuk PSBB.

Selain itu, Mario juga mengatakan, kesiapan Pemerintah kota harus siap memberikan relaksasi pajak kepada para pelaku industri, juga penyaluran bantuan sosial lebih awal kepada masyarakat.

“Pemerintah kota harus siap. Pemberian relaksasi pajak untuk industri, juga bantuan sosial untuk masyarakat tentunya. Kan ada dana BTT sebesar 50 miliar untuk itu,” jelas Mario.

“Proses distribusinya juga harus dilakukan lebih awal. Supaya masyarakat tau betul mempersiapkan diri. Jadi setelah clear, baru PSBB. Supaya tidak kalang kabut,” lanjutnya.

Dengan begitu, PSBB jilid III di kota Makassar ini tidak akan berpengaruh besar terhadap perekonomian.

MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Pemerintah pusat melalui Presiden Republik Indonesia, Djoko Widodo, telah memgeluarkan imbauan kepada seluruh Gubernur untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Upaya ini dilakukan untuk menekan angka penularan Covid-19, yang belakangan ini mengalami peningkatan drastis. Bahkan, Jokowi sendiri telah menginstruksikan Pulau Bali dan Pulau Jawa untuk menerapkan PSBB sejak tanggal (11/1/2021) sampai tanggal (25/1/2021) mendatang.

Menanggapi hal ini, Gubernur Sulawesi Srlatan, Nurdin Abdullah, menyatakan duri siap menerapkan PSBB, jima memang hal itu aifatnya harus untuk dilakukan.

Secara otomatis, jika memang PSBB di Sulsel diterapkan, maka kota Majassar juga sudah pasti melakukan hal yang sama. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi kembali menjadi sorotan.

Sejumlah pihak menilai, jika PSBB di Makassar diterapkan, maka perekonomian pasti akan menurun. Daya beli masyarakat juga pasti terpuruk.

Meski begitu, Akademisi Ilmu Ekonomi dari Universitas Negeri Makassar, Syamsu Alam, menilai PSBB kali ini tidak akan berpengaruh besar terhadap perekonomian kota Makassar.

Sebab, menurut Alam, pemerintah sudah memiliki banyak pengalaman dari PSBB sebelumnya. Selain itu, persiapan pemerintah juga dinilai jauh lebih baik dari pada PSBB pertama.

“Soal keterpurukan ekonomi di Makassar, tentu tidak akan separah PSBB pertama. Karena pemerintah sudah ada pengalaman sebelumnya. Antisipasinya juga sudah lebih siap,” jelas Alam kepada Sulselekspres.com, Sabtu (9/1/2021).

Selain itu, pemerintah kota Makassar juga kabarnya sudah menuediakan anggaran untuk pelaksanaan PSBB. Hal ini dibe arkan oleh juru bicara Badan Anggaran DPRD kota Makassar, Mario David.

Legislator dari fraksi Partai Nasdem yang tergabung di Komisi B (Bidang Ekonomi dan Keuangan) DPRD kota Makassar itu mengatakan, setidaknya ada anggaran sekitar 50 miliar rupiah yang siap digunakan untuk PSBB.

Selain itu, Mario juga mengatakan, kesiapan Pemerintah kota harus siap memberikan relaksasi pajak kepada para pelaku industri, juga penyaluran bantuan sosial lebih awal kepada masyarakat.

“Pemerintah kota harus siap. Pemberian relaksasi pajak untuk industri, juga bantuan sosial untuk masyarakat tentunya. Kan ada dana BTT sebesar 50 miliar untuk itu,” jelas Mario.

“Proses distribusinya juga harus dilakukan lebih awal. Supaya masyarakat tau betul mempersiapkan diri. Jadi setelah clear, baru PSBB. Supaya tidak kalang kabut,” lanjutnya.

Dengan begitu, PSBB jilid III di kota Makassar ini tidak akan berpengaruh besar terhadap perekonomian.