27 C
Makassar
Senin, Agustus 15, 2022
BerandaParlemanKomisi B DPRD Makassar Dukung Bapenda Minta Pajak PAD Hanggar Talasalapang

Komisi B DPRD Makassar Dukung Bapenda Minta Pajak PAD Hanggar Talasalapang

- Advertisement -

MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar menegaskan bahwa aktivitas Hanggar Talasalapang jelas telah merugikan daerah.

Pasalnya, sejak beroperasi sejak tahun 2019, Hanggar Talasalapang enggan didata sebagai objek pajak dengan dalih menganggap jenis usahanya hanya sebagai Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar mendukung penuh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Makassar mengejar pajak dari aktivitas Hanggar Talasalapang yang seharusnya masuk sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BACA JUGA :  Anggota Dewan Mesuji Dan Bolaang Mongondow Kunjungi DPRD Makassar

“Perlakukan kepada Hanggar Talasalapang harus sama dengan yang lain. Harus dijadikan objek pajak. Kita dukung Bapenda meminta pajak PAD untuk Hanggar,” ucap Anggota Komisi B DPRD Makassar, Azwar via telepon, Kamis (7/7/2022).

Ia turut mendukung Bapenda bertindak tegas jika nantinya pihak Hanggar Talasalapang bersikukuh tak mau merespon surat teguran ketiga yang telah mereka layangkan mengenai pendataan Hanggar sebagai objek pajak.

“Bapenda harus bertindak tegas. Seharusnya bisa menghasilkan PAD dong, di sana ada aktivitas yang luar biasa,” tutur Azwar.

BACA JUGA :  Eric Horas Minta Warga Dibebaskan Retribusi Sampah Sementara

Komisi B tentunya, kata dia, juga akan terus memantau perkembangan upaya dari Bapenda Makassar untuk mendata dan mendaftarkan Hanggar Talasalapang sebagai objek pajak.

Jika upaya tersebut tetap tak mendapatkan hasil, maka Komisi B, lanjut Azwar, sebagai alat kelengkapan dewan yang memiliki kewenangan dalam mengawasi bidang yang dimaksud, tentunya juga akan tegas. Diantaranya memanggil pihak-pihak terkait untuk didengar penjelasannya seputar hal itu.

“Soal RDP kita lihat kondisinya nanti, tentunya saya akan koordinasikan dengan rekan-rekan di Komisi B apakah bisa kita panggil atau tidak,” terang Azwar.

spot_img

Headline