SULSELEKSPRES.COM – Ketua DPD I Golkar Sulsel Nurdin Halid (NH) menegaskan sikap fraksi Golkar di DPRD sebagai mitra kritis bagi pemerintahan Gubernur Nurdin Abdullah.
Dia mengatakan, sikap sebagai mitra kritis tidak sebagai upaya menghambat program pemerintah. Namun sikap ini untuk menjaga arah kebijakan pemerintah tetap berpihak kepada rakyat.
“Posisi fraksi Golkar di DPRD Sulsel menjadi mitra kritis, konstruktif, dan fungsional terhadap pemerintah,” tegas Nurdin Halid dalam jumpa persnya di Makassar, (9/10/2019).
Untuk DPRD tingkat kabupaten/kota sikap fraksi Golkar disebutnya dinamis. Ada daerah dimana Golkar menjadi mitra kritis, dan adapula sebagai mitra strategis terhadap pemerintah.
“Mitra kritis kalau bupatinya bukan dari Golkar atau tidak diusung Golkar. Mitra strategis itu klu bupatinya adalah kader,” katanya.
NH juga mengingatkan kalau semua sikap fraksi Golkar di parlemen tidak bisa diputuskan sepihak. Pengurus DPD harus terlibat dalam setiap kebijakan fraksi.
Pelibatan DPD dalam sikap fraksi disebut diatur dalam AD/ART partai. Anggota DPRD dari Golkar disebut bisa mendapat sanksi jika kebijakannya tanpa sepengetahuan DPD.
“Seluruh anggota fraksi tidak mungkin bisa diatur oleh pemerintah, atau main-main. Itu pasti akan disanksi,” tegasnya.
NH juga sempat menyinggung hak angket DPRD Sulsel terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah beberapa waktu lalu. Dia menyebut kalau hak angket tersebut merupakan sebuah kejutan, pertama kali terjadi di Indonesia.
“Kalau kemarin ada Hak Angket, bukan politisasi atau dicari-cari. Itu suatu hak, sebuah kewajiban,” pungkasnya.
(*)
