PAREPARE, SULSELEKSPRES.COM – DPRD Kota Parepare serius dan terus memperjuangkan nasib ribuan tenaga Non-ASN lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare yang telah dinyatakan lulus seleksi PPPK tahap 1 tahun 2024 untuk segera diangkat.
Hal itu, dibuktikan dengan komitmen DPRD Parepare menemui Komisi II DPR RI dan Kementerian PANRB di Jakarta, Kamis, 13 Maret 2025.
Ketua DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir dan Wakil Ketua DPRD Suyuti Bersama jajaran Komisi I, diantarnya Ketua Komisi I, Kamaluddin Kadir, Wakil Ketua Komisi I, Asy’ari Abdullah, dan jajaran komisi I, Achmad Ariyadi, Zulfikar Zunnun, Apriani Jamaluddin, Kadarusman Mangusurusi dan perwakilan BKPSDMD Kota Parepare membawa aspirasi terkait penundaan pengangkatan CASN 2024 sesuai dengan surat edaran Menpan RB.
Saat di Komisi II DPR RI, rombongan DPRD Kota Parepare diterima langsung oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin, bersama anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe di ruang rapat Gedung Nusantara 1 Kompleks Kantor DPR RI, Kamis, 13 Maret 2025.
Ketua DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir menjelaskan kunjungan mereka di Komisi II DPR RI. Menurutnya, rombongan DPRD Parepare menyalurkan para Non-ASN dan CPNS di Kota Parepare yang telah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK tahap 1 dan CPNS tahun 2024.
“Kami datang untuk berkonsultasi bersama dengan Komisi II DPR RI terkait Surat Edaran Menpan-RB tentang pengangkatan CPNS dan CPPPK yang dilaksanakan serentak, karena menurut kami di Kota Parepare, Pemerintah Kota sudah merampungkan berkas administrasi dan mengalokasikan anggaran untuk penggajian mereka,” kata Kaharuddin Kadir.
Kaharuddin Kadir juga mengungkapkan bahwa saat ini calon PPPK Kota Parepare yang bersumber dari data base BKN, sebanyak seribuan lebih orang, telah memberikan pengabdian di berbagai sektor pelayanan publik di Kota Parepare.
Semuanya telah dinyatakan lolos seleksi PPPK tahap 1 tahun 2024, serta telah merampungkan pengisian DRH, yang kini menunggu penerbitan Nomor Induk PPPK.
“Mereka semua telah melalui tahapan perekrutan, ini termasuk pengisian DRH. Namun dengan adanya edaran Menpan-RB mereka semua merasa tidak nyaman. Inilah kemudian kami suarakan pada kesempatan ini,” beber legislator Golkar Parepare ini.
