Terapkan TPP, Pemkot Parepare Butuh Aplikasi Penilaian Indikator Kinerja Pegawai

PAREPARE, SULSELEKSPRES.COM – Pemerintah Kota Parepare belum membayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare.

Kendati demikian, Pemkot telah menganggarkan sekitar Rp 16 miliar untuk dana TPP bagi 3.000 lebih ASN.

Wali Kota Parepare HM. Taufan Pawe memaparkan, terkait TPP pihaknnya sudah memutuskan untuk direalisasikan, namun dalam perjalanannya ada sandungan sehingga secara regulasi pemerintah belum siap.

“Kita ketahui, indikator pembayaran TPP bagi ASN yaitu 40 persen kedisiplinan dan 60 persen kinerja. Pertanyaannya bagaimana mengukur kinerja bagi ASN agar hasil yang diterima setiap bulan sesuai? Itu yang harus diperjelas,” katanya.

Taufan menerangkan, yang dibutuhkan adalah aplikasi yang berfungsi mengukur kinerja ASN, sehingga bisa jadi tolak ukur dalam pembayaran TPP tersebut.

“Namun saat ini kita belum punya aplikasinya dan biayanya cukup besar,” ungkap Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel ini.

Atas alasan tersebut, Taufan memerintahkan asisten untuk meminta petunjuk di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), apakah bisa TPP dibayarkan walau belum memiliki aplikasi yang mengukur kinerja ASN.

“Tentu harus kita bedakan, ASN yang kerja di belakang meja dengan ASN yang berada di lapangan dan yang melakukan perjalanan dinas. TPP yang diterima sesuai dengan kinerja yang dilakukan,” pungkasnya.

PAREPARE, SULSELEKSPRES.COM – Pemerintah Kota Parepare belum membayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare.

Kendati demikian, Pemkot telah menganggarkan sekitar Rp 16 miliar untuk dana TPP bagi 3.000 lebih ASN.

Wali Kota Parepare HM. Taufan Pawe memaparkan, terkait TPP pihaknnya sudah memutuskan untuk direalisasikan, namun dalam perjalanannya ada sandungan sehingga secara regulasi pemerintah belum siap.

“Kita ketahui, indikator pembayaran TPP bagi ASN yaitu 40 persen kedisiplinan dan 60 persen kinerja. Pertanyaannya bagaimana mengukur kinerja bagi ASN agar hasil yang diterima setiap bulan sesuai? Itu yang harus diperjelas,” katanya.

Taufan menerangkan, yang dibutuhkan adalah aplikasi yang berfungsi mengukur kinerja ASN, sehingga bisa jadi tolak ukur dalam pembayaran TPP tersebut.

“Namun saat ini kita belum punya aplikasinya dan biayanya cukup besar,” ungkap Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel ini.

Atas alasan tersebut, Taufan memerintahkan asisten untuk meminta petunjuk di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), apakah bisa TPP dibayarkan walau belum memiliki aplikasi yang mengukur kinerja ASN.

“Tentu harus kita bedakan, ASN yang kerja di belakang meja dengan ASN yang berada di lapangan dan yang melakukan perjalanan dinas. TPP yang diterima sesuai dengan kinerja yang dilakukan,” pungkasnya.