Aliansi Tolak Tambang Geruduk DPRD Bone

BONE, SULSELEKSPRES.COM – Aliansi Tolak Tambang Bontocani yang tergabung dalam Forum sembilan lembaga atau LSM yang peduli lingkungan hidup melakukan aksi di Gedung DPRD Bone,  Kamis (6/5/2021) sore.

Mereka menolak aktivitas tambang yang berada di Kecamatan Bontocani. Dan meminta Bupati Bone segera mendesak Provinsi untuk mencabut izin PT Emporium Bukit Marmer serta menghentikan aktivitas pertambangan.

Bahkan, juga meminta DPRD Bone segera mencabut rekomendasi IUP pertambangan yang ada di wilayah Kecamatan Bontocani

Sebab, di Bontocani merupakan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Walanae. Ada pula Gua Uhallie yang kini keberadaannya terancam, lalu di lokasi pertambangan juga terdapat dua gua atau leang yang masuk dalam WIUP perusahaan yakni Leang Biccu dan Leang Ondungan.

Para aksi massa diterima oleh anggota DPRD Bone yakni Andi Idris Rahman, Abd Rahman, Mulyadi, dan Andi Herianto Bausad. Dari beberapa penerima aspirasi yang hadir tidak ada satu pun perwakilan dari Dapil Bone Selatan yang di dalamnya termasuk Bontocani.

Salah seorang peserta aksi, Andi Suriadi mengatakan, ada beberapa anggota DPRD perwakilan Bone Selatan, namun tidak ada datang di jam kantor.

“Untuk apa kita pilih lagi perwakilan yang tidak bisa mewakili kita,” katanya

Warga asli Desa Bulusirua yang juga mahasiswa UIM itu mengaku sudah tiga kali ke sini, tetapi tak pernah menemui satu orang pun dari Dapil Selatan. Hari ini lagi mereka tidak ada.

“Kita hanya dibenturkan dengan bukan komisinya. Kami kecewa, terutama dari yang Selatan. Ada apa? Kita tidak percaya DPRD perwakilan selatan. Suruh mengundurkan diri saja. Tidak ada guna-gunanya,” kecewanya.

Sementara itu, Ketua FMI Sulsel, Muh.Idris A Palloge mengatakan jika melihat dari sejarah Bontocani sudah dilirik potensi alamnya sejak jaman Belanda, Namun Belanda saat itu tidak melakukan ekploitasi karena memikirkan dampak besar yang akan ditimbulkan.

“Oleh karena itu mereka melakukan reboisasi berupa penanaman pohon pinus, struktur tanah yang rawan banjir, ditambah lagi Bontocani merupakan paru-parunya Bone dan sekitarnya, jika paru-paru rusak maka akan merusak yang lain,” ucap Lilo.

Usai menyampaikan aspirasi, massa unjuk rasa juga menyampaikan bahwa aksi ini adalah aksi harga mati dan tidak ada tunggangan dari pihak mana pun.

“Sembilan organisasi tergabung menjadi satu Aliansi Tolak Tambang Bontocani, Jika ada yang 86 maka itu bukan dari kami,”

BONE, SULSELEKSPRES.COM – Aliansi Tolak Tambang Bontocani yang tergabung dalam Forum sembilan lembaga atau LSM yang peduli lingkungan hidup melakukan aksi di Gedung DPRD Bone,  Kamis (6/5/2021) sore.

Mereka menolak aktivitas tambang yang berada di Kecamatan Bontocani. Dan meminta Bupati Bone segera mendesak Provinsi untuk mencabut izin PT Emporium Bukit Marmer serta menghentikan aktivitas pertambangan.

Bahkan, juga meminta DPRD Bone segera mencabut rekomendasi IUP pertambangan yang ada di wilayah Kecamatan Bontocani

Sebab, di Bontocani merupakan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Walanae. Ada pula Gua Uhallie yang kini keberadaannya terancam, lalu di lokasi pertambangan juga terdapat dua gua atau leang yang masuk dalam WIUP perusahaan yakni Leang Biccu dan Leang Ondungan.

Para aksi massa diterima oleh anggota DPRD Bone yakni Andi Idris Rahman, Abd Rahman, Mulyadi, dan Andi Herianto Bausad. Dari beberapa penerima aspirasi yang hadir tidak ada satu pun perwakilan dari Dapil Bone Selatan yang di dalamnya termasuk Bontocani.

Salah seorang peserta aksi, Andi Suriadi mengatakan, ada beberapa anggota DPRD perwakilan Bone Selatan, namun tidak ada datang di jam kantor.

“Untuk apa kita pilih lagi perwakilan yang tidak bisa mewakili kita,” katanya

Warga asli Desa Bulusirua yang juga mahasiswa UIM itu mengaku sudah tiga kali ke sini, tetapi tak pernah menemui satu orang pun dari Dapil Selatan. Hari ini lagi mereka tidak ada.

“Kita hanya dibenturkan dengan bukan komisinya. Kami kecewa, terutama dari yang Selatan. Ada apa? Kita tidak percaya DPRD perwakilan selatan. Suruh mengundurkan diri saja. Tidak ada guna-gunanya,” kecewanya.

Sementara itu, Ketua FMI Sulsel, Muh.Idris A Palloge mengatakan jika melihat dari sejarah Bontocani sudah dilirik potensi alamnya sejak jaman Belanda, Namun Belanda saat itu tidak melakukan ekploitasi karena memikirkan dampak besar yang akan ditimbulkan.

“Oleh karena itu mereka melakukan reboisasi berupa penanaman pohon pinus, struktur tanah yang rawan banjir, ditambah lagi Bontocani merupakan paru-parunya Bone dan sekitarnya, jika paru-paru rusak maka akan merusak yang lain,” ucap Lilo.

Usai menyampaikan aspirasi, massa unjuk rasa juga menyampaikan bahwa aksi ini adalah aksi harga mati dan tidak ada tunggangan dari pihak mana pun.

“Sembilan organisasi tergabung menjadi satu Aliansi Tolak Tambang Bontocani, Jika ada yang 86 maka itu bukan dari kami,”