SULSELEKSPRES.COM – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengakui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dimasa covid-19 belum berjalan sesuai harapan.
Untuk itu, pihak Kemenkeu akan merombak desain stimulus program PEN untuk mendorong realisasi penyerapan anggarannya.
Adanya upaya perombakan ini ikut mendapat tanggapan dari ekonom senior Rizal Ramli. Dia mengatakan, perombakan ini sebagai tanda negara diatur atau dijadikan sebagai ajang coba-coba.
“Bagus Ngaku. Tapi ngatur negara kok dijadikan upaya coba2, experimental ? Pantas nyaris tidak ada dampaknya, walaupun biayanya naik terus,” kata Rizal Ramli melalui akun media sosialnya, (29/7/2020).
Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, saat ini pihaknya masih menyisir program mana yang masih mandek dan perlu didesain ulang atau bahkan diganti dengan yang baru.
“Kami sekarang sedang menyisir program mana yang kemungkinan besar tidak akan menggunakan anggarannya lalu kalau itu sudah diketahui akan kami ubah programnya, atau ganti dengan program yang sudah berjalan sehingga uang itu akan mengalir ke masyarakat,” ujarnya dalam webinar Mid-Year Economic Outlook 2020, Selasa (28/7/2020) dikutip dari CNNIndonesia.
Menurutnya, salah satu program yang menkanismenya kemungkinan dirombak adalah pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi pekerja bergaji kurang dari Rp200 juta demi mengurangi beban mereka dari tekanan corona.
Selama ini insentif ini disebut belum dijalankan optimal oleh pengusaha. Insentif tersebut, kata Febrio, sejatinya merupakan cash transfer dari pemerintah ke pekerja yang selama ini sudah membayarkan pajaknya secara individu yakni karyawan dengan pendapatan di bawah Rp200 juta per tahun.
“Ini adalah insentif kelas menengah sebenarnya. Ada masalah teknis yang perlu segera kami perbaiki. Harapannya gerakan kami ubah desainnya dengan lebih baik sehingga uangnya akan lebih banyak dan dapat cepat mengalir ke masyarakat,” pungkas Febrio.
