Oleh: Agussalim Dg Ngago
Akademisi, Pengamat Sosial dan Politik
GOWA — Kekosongan jabatan Wakil Bupati Gowa pascapenetapan Darmawangsyah Muin sebagai Bupati definitif bukan sekadar persoalan pembagian kursi kekuasaan. Lebih dari itu, kondisi tersebut menyangkut efektivitas pemerintahan, stabilitas politik, serta kesinambungan kepemimpinan daerah.
Dalam sistem pemerintahan daerah, bupati dan wakil bupati merupakan satu kesatuan kepemimpinan yang memperoleh mandat rakyat melalui pemilihan kepala daerah. Keduanya memiliki peran strategis dalam memastikan roda pemerintahan berjalan efektif dan pelayanan publik tetap optimal.
Namun, dinamika politik dan pemerintahan terkadang menghadirkan situasi yang tidak terduga. Ketika seorang bupati berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan, atau mengalami kondisi hukum tertentu yang mengakibatkan pemberhentian, mekanisme pemerintahan telah mengatur proses keberlanjutan kepemimpinan.
Dalam kondisi tersebut, wakil bupati dapat diangkat menjadi bupati definitif melalui mekanisme sesuai ketentuan perundang-undangan.
Persoalan berikutnya adalah bagaimana dengan jabatan Wakil Bupati yang ditinggalkan?
Jangan Biarkan Kekosongan Menjadi Persoalan Politik Berkepanjangan
Merujuk Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015, pengisian jabatan Wakil Bupati yang kosong dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD berdasarkan usulan partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan kepala daerah sebelumnya.
Partai politik atau gabungan partai politik pengusung mengusulkan dua orang calon Wakil Bupati kepada DPRD melalui Bupati untuk selanjutnya dipilih dalam rapat paripurna.
Artinya, proses pengisian jabatan tersebut bukan kewenangan sepihak seorang bupati. Ada mekanisme politik dan konstitusional yang harus dilalui, termasuk membangun kesepakatan di antara partai-partai pengusung.
Di sinilah komunikasi politik dan kedewasaan para elite diuji.
Mari kita melihat konstelasi politik yang berkembang di Kabupaten Gowa. Jika dikaitkan dengan konfigurasi politik Pilkada sebelumnya, Partai Amanat Nasional (PAN), yang sebelumnya menjadi bagian dari kekuatan politik pasangan kepala daerah terpilih, tentu memiliki kepentingan politik untuk diperhitungkan dalam proses pengisian jabatan tersebut.
Namun, hak pengusulan secara hukum berada pada partai politik atau gabungan partai politik pengusung sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, tidak ada satu partai pun yang dapat mengklaim kursi tersebut sebagai hak mutlak tanpa melalui mekanisme dan kesepakatan politik.
Di sisi lain, Bupati Gowa saat ini, Darmawangsyah Muin, yang berasal dari Partai Gerindra, juga memiliki posisi strategis dalam proses tersebut. Sebab, dua nama calon yang diusulkan partai pengusung harus disampaikan melalui bupati sebelum diproses DPRD.
Dengan demikian, komunikasi antara Bupati, partai-partai pengusung, dan DPRD menjadi faktor penting untuk menghindari kebuntuan politik.
Ada Batas Waktu, Jangan Sampai Kehilangan Momentum
Persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Pasal 176 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2016 secara tegas mengatur bahwa pengisian jabatan Wakil Bupati dilakukan apabila sisa masa jabatan masih lebih dari 18 bulan, terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.
Ketentuan ini memberikan batas yang jelas bagi para pemangku kepentingan politik untuk segera membangun kesepakatan.
Jika proses politik terus tersandera tarik-menarik kepentingan hingga sisa masa jabatan tidak lagi memenuhi ketentuan tersebut, kesempatan untuk mengisi jabatan Wakil Bupati melalui mekanisme ini tidak dapat dilakukan.
Bagi saya, Bupati Gowa Darmawangsyah Muin perlu mengambil inisiatif dan mendorong percepatan komunikasi politik dengan seluruh partai pengusung.
Jangan sampai kepentingan politik jangka pendek justru mengorbankan kebutuhan pemerintahan dan masyarakat Gowa.
Dua Alasan Mengapa Wakil Bupati Dibutuhkan
Menurut hemat saya, setidaknya ada dua alasan mendasar mengapa jabatan Wakil Bupati Gowa perlu segera diisi.
Pertama, memperkuat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
Beban kerja seorang bupati sangat besar. Mengelola pemerintahan dengan cakupan wilayah, jumlah penduduk, serta kompleksitas persoalan pembangunan seperti Kabupaten Gowa membutuhkan kepemimpinan yang solid.
Dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, wakil kepala daerah memiliki sejumlah tugas strategis. Di antaranya membantu kepala daerah memimpin urusan pemerintahan, mengoordinasikan perangkat daerah, menindaklanjuti laporan dan temuan hasil pengawasan, serta memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Wakil bupati juga bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada bupati serta melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan adanya wakil bupati, pembagian tugas dan koordinasi pemerintahan dapat berjalan lebih optimal. Bupati tidak harus menanggung seluruh beban koordinasi dan pengawasan secara sendiri.
Kedua, memperkuat kesinambungan kepemimpinan daerah.
Kehadiran wakil bupati juga penting sebagai bagian dari sistem keberlanjutan pemerintahan apabila bupati berhalangan sementara atau menjalani masa tahanan.
Memang, peraturan perundang-undangan telah mengatur bahwa dalam kondisi tertentu ketika tidak terdapat wakil kepala daerah, Sekretaris Daerah menjalankan tugas sehari-hari kepala daerah. Namun, fungsi tersebut tidak sepenuhnya menggantikan kedudukan dan peran politik pemerintahan seorang wakil bupati.
Karena itu, pengisian jabatan Wakil Bupati bukan semata-mata untuk memenuhi struktur organisasi pemerintahan, melainkan memperkuat sistem kepemimpinan daerah.
Gowa Membutuhkan Figur Berpengalaman, Bukan Sekadar Representasi Politik
Lantas, siapa sosok yang ideal untuk menduduki kursi Wakil Bupati Gowa?
Dalam pandangan saya, Gowa tidak sedang berada dalam situasi yang tepat untuk menjadikan jabatan tersebut sebagai ruang belajar atau tempat uji coba kepemimpinan.
Kabupaten Gowa membutuhkan figur yang memiliki kapasitas, integritas, pengalaman, serta pemahaman memadai tentang tata kelola pemerintahan.
Calon Wakil Bupati idealnya memiliki rekam jejak dalam bidang legislatif maupun eksekutif, atau setidaknya mempunyai kompetensi keilmuan dan pengalaman yang kuat dalam bidang pemerintahan dan tata negara.
Mengapa pengalaman menjadi penting?
Karena pemerintahan daerah membutuhkan kemampuan membaca persoalan, mengambil keputusan, membangun komunikasi lintas sektor, serta memastikan kebijakan dapat dieksekusi secara efektif.
Persoalan masyarakat tidak bisa menunggu terlalu lama hanya karena pemimpinnya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan mekanisme birokrasi.
Pengalaman empiris menjadi modal penting agar figur yang terpilih mampu bekerja cepat, memahami dinamika pemerintahan, dan memberikan kontribusi nyata sejak awal masa tugasnya.
Pada akhirnya, pengisian jabatan Wakil Bupati Gowa harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan publik, bukan sekadar kompromi untuk membagi kekuasaan politik.
Bupati Darmawangsyah Muin bersama partai-partai pengusung dan DPRD Gowa perlu menunjukkan kedewasaan politik dengan mengutamakan kepentingan daerah.
Sebab, masyarakat tidak sedang menunggu siapa yang akan mendapatkan kursi kekuasaan. Masyarakat menunggu pemerintahan yang semakin kuat, pelayanan publik yang semakin baik, dan pembangunan yang berjalan lebih cepat. (***)



