MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Anggota DPRD Sulsel, Fahruddin Rangga melaksanakan penyebarluasan peraturan saerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 6 Tahun 2016 tentang transparansi partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di ibukota Kabupaten Takalar. Kamis, 25 Juni 2020.
Pokitisi Golkar itu mengatakan, mengingat perda ini memang merupakan regulasi yang bertujuan untuk melihat sejauh mana sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan secara terbuka dengan mengakomodasi tingkat partisipasi masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Sehingga keberadaan perda ini punya manfaat yang besar terhadap berjalannya pemerintahan daerah secara baik (good governance),” ujarnya.
Rangga yang juga pimpinan badan anggaran DPRD Sulawesi Selatan dalam penyampaiannya bahwa perda tersebut dibuat untuk mengakomodir kepentingan masyarakat dan lebih memperbaiki sistem pemerintahan daerah agar senantiasa kebijakannya berpihak kepada rakyat.
“Kehadiran kita semua selaku stakeholder merupakan representasi dari masyarakat yang ada di wilayah perkotaan kecamatan pattalassang kabupaten Takalar yang tentu diharapkan dapat meneruskan informasi yang kita dapat kan dalam kegiatan ini kepada masyarakat lainnya yang tidak sempat hadir,” jelasnya.
Sementara itu mantan Bupati Takalar Burhanuddin B, menilai kehadiran regulasi tersebut merupakan sebuah informasi penting untuk diketahui oleh masyarakat.
Karena ada tiga azas dalam perda ini transparan, partisipasi dan akuntabel yang tentu ini semua untuk melihat sejauh mana keterbukaan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan apakah masyarakat sudah diberi kesempatan untuk berpartisipasi.
“Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta seperti apa tanggungjawab pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan,” jelasnya.
