MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Aliansi Pedagang Kaki Lima pasar sentral (Aspek 5) tak sejalan dengan rencana Pemerintah Kota Makassar yang mengalokasikan pedagang kaki 5 (PK5) dilantai 7 New Makassar Mall.
Hal ini menyebabkan Aspek 5 melakukan unjuk rasa menuntut pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daaerah Kota Makassar, pada Selasa (8/5/2018).
Sebelumnya pihak Pemkot bersama Dewan Makassar telah menyepakati untuk memindahkan PK5 diluar ruko blok B. Namun, kemudian pemerintah mengaloksikan PK5 ke lantai 7. Hal ini dinilai merugikan PK5 lantaran menyeret para pedagang ke jurang kebangkrutan.
Ketua umum Aspek 5, M.Basir mengaku sebagian pihak PK5 telah membayar dana awal untuk memasuki eks Blok B atas aturan pemerintah dengan alasan tanah itu bukan milik pemerintah kota. Namun, belakangan pemerintah dinilai tidak konsisten karena melanggar kesepakatan tanggal 27 Februari 2017 lalu.
BACA:Â DPRD Makassar Gelar Paripurna LKPJ 2017
“Padahal kita bayar DPnya. tapi Pemkot katakan lagi itu bukan tanahnya pemerintah dan akhirnya ada peraturan untuk memindahkan kami di lantai 7, pemerintah ini sangat tidak konsisten”,tuturnya
Basir berharap agar pemerintah kota adil dalam mengambil keputusan yakni tidak menyamakan pedagang kaki lima denga mitra PT. Melati Tunggal Inti Raya yaitu pedagang yang telah menjalin kerjasama dengan pemerintah
“PK5 jangan disamakan dengan pedagang yang bersertifikat ( PT. Melati Tunggal), dalam hal ini seharusnya pemkot membina pedagang kecil bukan diintimidasi”, ucap Basir.
Menanggapi Hal tersebut, Anggota Dewam Komisi D Basdir yang sempat menemui dan mendengarkan aspirasi warga, mengatakan sebaiknya pemerintah kota dapat memberikan solusi yang terbaik untuk pedagang kecil sehingga ada keadilan di dalamnya.
“Harus ada solusi yang masuk akal diberikan pemerintah kota tanpa merugikan pedagang kecil, Pemkot sebaiknya duduk bersama berbicara langsung dengan pedagang kaki 5 kalau bukan eks blok B solusinya,lantas apa solusi yang lebih baik”, ujarnya.
“Kalau menurut saya PK5 ditempatkan dilantai 7 tidak nyambung. karena pedagang kecil itu mengambil dagangannya juga di penjual grosir. lantas kalau ditempatkan dilantai 7 itu kasian bisa merugikan PK5. Kalau PK5 tempatnya ya harus mudah diakses”,tandasnya.
Untuk tindak lanjut, Legislator asal fraksi Demokrat ini akan menemui Plt Walikota untuk membicarakan solusi dari para PK5 tersebut.(*)
